Pengurusan KTP Tak Perlu Sertifikat Vaksin COVID-19, Kemendagri: Jangan Persulit Masyarakat

Marwan Azis, telisik indonesia

Kamis, 29 Juli 2021

0 dilihat

Pengurusan KTP. Foto: Repro Kemendagri.go.id

JAKARTA, TELISIK.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya angkat bicara terkait isu pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sertifikat vaksinasi COVID-19.

Kemendagri menegaskan, pengurusan layanan administrasi kependudukan (adminduk) taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, tidak ada penambahan persyaratan baru, termasuk sertifikat vaksinasi COVID-19, yang dapat mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

“Analoginya, seperti telur dengan ayam mana yang lebih dahulu, karena untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 penduduk juga harus sudah memiliki NIK,” ujar Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (29/7/2021).

Ia menuturkan, Kemendagri mendukung upaya percepatan vaksinasi nasional yang menargetkan sebesar 80 persen penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.

Baca Juga: KPK Tuntut Eks Mensos Juliari 11 Tahun Penjara, Febry: Dulu Bilang Hukuman Mati

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Rp 1,3 Triliun Pengelolaan Limbah Medis COVID-19

“Kami justru ingin turut serta dalam upaya pemerintah mempercepat program vaksinasi dengan memberikan layanan adminduk yang cepat dan mudah. Apalagi, animo masyarakat tengah tinggi untuk mendapatkan vaksin,” ujar Zudan.

Meski demikian, Zudan menyampaikan, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan sertifikat vaksinasi dapat menjadi syarat dalam mengurus layanan adminduk.

“Aturan tersebut bisa diterapkan, bila persentase vaksinasi sudah 80 persen sebagai upaya kita untuk mengejar sisa penduduk yang belum mau divaksin. Apa pun itu, kita akan melihat perkembangannya,” pungkasnya. (C)

Reporter: Marwan Azis

Editor: Haerani Hambali