Percepat Penanganan COVID-19: LP3M UMY Fokuskan Engagement
Affan Safani Adham, telisik indonesia
Kamis, 07 Mei 2020
0 dilihat
UMY terus berkomitmen mendorong dilaksanakannya community engagement dalam melawan COVID-19. Foto: Affan/Telisik
" Baik itu dari pemerintah pusat, kementerian dan lembaga nonkementerian serta pemerintah daerah untuk pencegahan penyebaran, percepatan penanganan, pelayanan maupun untuk mengatasi dampak dari COVID-19. "
YOGYAKARTA, TELISIK.ID - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) terus berkomitmen untuk mendorong dilaksanakannya community engagement dengan terus berkomunikasi kepada para stakeholders, civitas akademika, serta pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama melawan COVID-19.
Sejak 14 Maret 2020, UMY telah mengeluarkan kebijakan mitigasi COVID-19 dengan melibatkan civitas akademika dan juga stakeholders dalam implementasinya.
Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mendorong pemerintah agar turut serta melibatkan masyarakat atau melakukan community engagement sebagai garda terdepan dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19.
Dari sisi riset dan pengabdian masyarakat, LP3M UMY menandai berbagai upaya penanganan COVID-19 oleh pemerintah memerlukan respon masyarakat dalam bentuk community engagement.
Baca juga: Muhammadiyah Target Satu Juta Paket Sembako untuk Ketahanan Pangan
Hal ini mengingat jumlah masyarakat terkonfirmasi dan menjadi korban jiwa akibat COVID-19 masih terus meningkat sejak kasus pertama terkonfirmasi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 lalu.
Secara statistik, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat sebanyak 3.181.62 kasus COVID-19 dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 224.301 jiwa. Di Indonesia sendiri, per 1 Mei 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menunjukkan jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 10.551 dengan korban meninggal sejumlah 800 jiwa dan sembuh sebanyak 1.591 jiwa.
Dijelaskan Dr Gatot Supangkat, MP, Kepala LP3M UMY, community engagement ini diharapkan dapat menjadi strategi krusial pemerintah untuk melengkapi berbagai kebijakan yang telah diputuskan.
"Baik itu dari pemerintah pusat, kementerian dan lembaga nonkementerian serta pemerintah daerah untuk pencegahan penyebaran, percepatan penanganan, pelayanan maupun untuk mengatasi dampak dari COVID-19," kata Gatot Supangkat, Rabu (6/5/2020).
Baca juga: Mr Wang Tak Hadir Undangan Pertama Polda Sultra
Sasaran kebijakan pemerintah terkait COVID-19, kata Gatot Supangkat, meliputi semua sektor seperti kebijakan untuk UMKM di antaranya penundaan angsuran pokok dan bunga, kebijakan penanggungan PPh 21 bagi para pekerja industri, dan juga kebijakan untuk masyarakat miskin seperti kartu prakerja, PHK dan juga bantuan logistik berupa sembako.
Menurut Dr. Dyah Mutiarin, M.Si, Kepala Divisi Riset LP3M UMY, strategi community engagement diperlukan untuk memperlambat transmisi COVID-19 dan untuk melindungi masyarakat secara luas.
Dalam penerapannya, masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran sosialnya untuk berpartisipasi mencegah infeksi dan transmisi COVID-19.
Masyarakat perlu disiplin, terutama dalam menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional.
Baca juga: Kakek 60 Tahun di Muna Cabuli Bocah 12 Tahun
Dalam communitiy engagement, komunikasi proaktif dua arah antara pemerintah dan masyarakat sangatlah diperlukan. Informasi data yang akurat dan transparan mengenai penanganan COVID-19 merupakan titik temu antara penerapan kebijakan dengan respon masyarakat.
Hal ini dapat dilatarbelakangi alasan untuk mengurangi kepanikan masyarakat.
"Kendati demikian, dalam community engagement, pemerintah perlu menerapkan model komunikasi partisipatif yang memberi kesempatan pada masyarakat untuk memproduksi dan mengelola informasi secara mandiri," jelas Dyah Mutiarin.
Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat LP3M UMY, Dr. Adhianty Nurjanah, M.Si, menyatakan, hal tersebut dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui pembentukan call center.
"Dan juga melakukan kerja sama dengan komunitas tangguh bencana, puskesmas setempat, serta RT dan RW sebagai lingkungan terkecil untuk menjadi komunikator dan mediator yang mudah dijangkau oleh masyarakat hingga tingkat terendah," kata Adhianty Nurjanah.
Baca juga: Dosen USN Kolaka Bantu Mahasiswa Tak Pulang Kampung
Dengan demikian, hambatan komunikasi dalam penanganan COVID-19 dapat dengan mudah tertangani. Tidak hanya itu, komunikasi parsitipatif juga dapat mengurangi penyebaran hoax yang beredar. Sebab, masyarakat saat ini tengah mengalami infodemic, yaitu kondisi di mana masyarakat menerima informasi dari berbagai sumber.
"Namun akurasi data dan juga sumbernya masih sangat meragukan," ungkap Adhiyanti.
Dalam rangka mengefektifkan community engagement, Adhiyanti kembali menambahkan diperlukan edukasi kepada masyarakat secara masif dengan strategi penyampaian pesan yang edukatif dan efektif.
Menurutnya, pemerintah harus membuat kampanye sosial secara masif mengenai hal-hal terkait COVID-19 dengan menggunakan bahasa yang lugas, mudah dipahami, atau bahkan menggunakan bahasa daerah yang mudah diterima masyarakat.
Karena selama ini, pesan yang disampaikan kepada masyarakat masih sulit dipahami oleh beberapa kalangan seperti misalnya istilah physical distancing.
Reporter: Affan Safani Adham
Editor: Rani Hambali
