Harlah ke-100 NU di Lalembuu Konawe Selatan, Wagub Sultra Dapat Keluhan Jalan dan Jembatan Rusak 40 Tahun

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Selasa, 27 Januari 2026

0 dilihat

Wagub Sultra, Hugua, meninjau jembatan yang rusak 40 tahun di Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, Minggu (25/1/2026). Foto: Ist.

KONAWE SELATAN, TELISIK.ID - Kehadiran Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Wagub Sultra), Hugua, pada hari lahir (Harlah) ke-100 NU di Lalembuu dibarengi peninjauan jalan dan jembatan provinsi yang rusak puluhan tahun dan lama terabaikan warga.

Hugua menghadiri peringatan Harlah ke-100 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar Pengurus Cabang NU Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Lalembuu, Minggu (25/1/2026).

Kehadiran pimpinan daerah dalam agenda keagamaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan.

Peringatan satu abad NU di Lalembuu berlangsung dengan rangkaian kegiatan keagamaan dan silaturahmi warga. Hugua memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerap aspirasi masyarakat, terutama terkait kondisi infrastruktur dasar yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah provinsi.

Usai kegiatan utama, Hugua meninjau langsung kondisi jalan provinsi dan jembatan di wilayah Lalembuu. Ruas jalan yang dikunjungi memiliki panjang sekitar 29,7 kilometer dengan tingkat kerusakan yang cukup berat.

Baca Juga: ITBM Wakatobi Perluas Kerja Sama Internasional dan Target Jadi Universitas

Selain jalan, terdapat jembatan sepanjang 65 meter yang dinilai berisiko bagi keselamatan pengguna, khususnya saat intensitas hujan meningkat.

Dalam dialog terbuka dengan warga, sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan keluhan mengenai kondisi jalan yang telah berlangsung lama tanpa perbaikan memadai.

Jalan tersebut, menurut warga, kerap berdebu pada musim kemarau dan berubah menjadi licin serta berlumpur ketika musim hujan, sehingga menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi.

Tokoh masyarakat Lalembuu, Muh. Saring, menyampaikan bahwa akses jalan tersebut sudah lebih dari empat dekade (40 tahun) belum tersentuh pengaspalan layak.

Kondisi itu, kata dia, berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan warga yang melintas setiap hari. 

“Kalau musim panas sangat berdebu, dan saat musim hujan sangat berlumpur. Kondisi ini sering menyebabkan kecelakaan,” ujar Saring di hadapan Hugua, melalui keterangan tertulis yang diterima telisik.id, Selasa (27/1/2026).

Menanggapi aspirasi tersebut, Hugua menyatakan bahwa hasil peninjauan lapangan akan segera dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, sebagai bahan tindak lanjut.

Ia juga meminta Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tenggara segera melakukan langkah penanganan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

“Selain melalui APBD, kami juga akan mendorong perbaikan melalui usulan Instruksi Presiden yang bersumber dari APBN,” kata Hugua.

Hugua menjelaskan bahwa dalam situasi kebijakan efisiensi, sebagian anggaran daerah dialihkan ke pemerintah pusat dan nantinya dikembalikan ke daerah melalui skema tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut aktif menyusun perencanaan serta mengawal usulan program agar dapat terealisasi.

Baca Juga: Uang SPP UMB Naik jadi Rp 3,5 Juta, Mahasiswa Demo dan Ultimatum Rektor 1x24 Jam

Hugua menekankan peran Kepala Dinas Bina Marga dan SDA tidak sekadar menunggu ketersediaan anggaran, melainkan aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan memastikan kesiapan teknis di lapangan.

“Keberhasilan mendapatkan Inpres ini akan menjadi bagian penting dari evaluasi dan pengawasan saya terhadap kinerja Dinas Bina Marga,” tegasnya.

Hugua menambahkan bahwa pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta jembatan merupakan salah satu fokus utama pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, ASR–Hugua. Infrastruktur dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas masyarakat.

Masyarakat Lalembuu berharap peninjauan langsung oleh Wagub Hugua dapat menjadi dasar perencanaan perbaikan yang konkret.

Warga menginginkan akses transportasi yang lebih aman dan lancar, sehingga aktivitas sehari-hari dan pergerakan ekonomi dapat berjalan tanpa hambatan berarti. (D)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS