Proyek Taman Alun-Alun dan Mobil Dinas Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Disoal
Reza Fahlefy, telisik indonesia
Jumat, 16 September 2022
0 dilihat
Massa Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Provinsi Sumatera Utara, melakukan aksi demonstrasi di Mapolda Sumatera Utara. Foto: Reza Fahlefy/Telisik
" Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GMP) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Polda Sumatera Utara "
MEDAN, TELISIK.ID - Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GMP) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Polda Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Kamis (15/9/2022).
Massa dalam aksinya mengungkap adanya kejanggalan yang terjadi di dua proyek di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Ada dugaan jual beli jabatan dan pembagian fee proyek.
"Berdasarkan informasi dan data yang kami terima, ada kejanggalan yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Termasuk orang nomor satu di pemerintahan kabupaten ini, Hendriyanto Sitorus sebagai bupatinya. Terdapat dugaan jual beli jabatan dan fee proyek, yang ini telah menyalahgunakan wewenang kekuasaannya," kata Muhammad Idris, ketua GMP Provinsi Sumatera Utara.
Ada empat proyek yang diduga terjadi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang diungkap oleh massa aksi. Di antaranya pembuatan taman kantor DPRD Labuhanbatu Utara dikerjakan oleh CV CA dengan anggaran Rp 978 juta, tahun anggaran 2021 dan pengadaan pin emas dikerjakan oleh CV Chaka dengan anggaran Rp 516 juta tahun anggaran yang sama.
Selanjutnya, dugaan korupsi pembangunan taman alun-alun dengan anggaran Rp 1,98 miliar tahun anggaran 2018 dan mobil dinas Wakil Bupati Labuhanbatu Utara dengan anggaran Rp 1,6 miliar tahun anggaran 2021.
Baca Juga: Tiga Rumah dan Satu Kios Sembako Ludes Dilalap Api
"Kejanggalan untuk pembangunan taman di gedung DPRD Labuhanbatu Utara diduga adanya pengantin yang disiapkan sebagai pemenang proyek. Sedangkan pin emas, seharusnya 24 karat, tapi hanya 16,8 karat. Pin emas untuk anggota DPRD Labuhanbatu Utara," ungkapnya.
Atas adanya kejanggalan empat kegiatan proyek itu, massa meminta agar aparat penegak hukum tidak pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum.
"Kami meminta dan mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polda Sumatera Utara memeriksa Bupati Labuhanbatu Utara atas dugaan korupsi yang kami sampaikan. Jangan ada pandang bulu," ungkapnya.
Selain itu, massa juga mendesak agar Bupati Labuhanbatu Utara agar turun dari jabatannya karena telah mencoreng nama baik tanah bersimpul kuat berbentuk elok.
Baca Juga: Jaringan Telekomunikasi dan Internet di Muna Barat Lelet, Pj Bupati Lobi Kemenkominfo
"Kami juga meminta agar Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memeriksa oknum yang diduga terlibat korupsi dari pekerjaan yang kami sebutkan. Serta copot Sekretaris Daerah (Sekda) Labuhanbatu Utara yang tidak mampu menjalankan tugas dan perannya," tegasnya.
Terpisah, Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Penmas), Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sumatera Utara, AKBP Herwansyah Putra ketika dikonfirmasi membenarkan adanya aksi dari GMP.
"Jadi, tadi perwakilan dari mahasiswa yang hadir untuk menyampaikan aspirasi sudah diterima oleh rekan-rekan dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumatera Utara. Selanjutnya, pihak dari SPKT akan berkomunikasi dengan pimpinan untuk ditindaklanjuti," terangnya. (B)
Penulis: Reza Fahlefy
Editor: Haerani Hambali
