PT GKP berkomitmen terua menghijaukan area bekas tambang di Pulau Wawonii. Foto: Ist.
" PT Gema Kreasi Perdana (GKP) tampil sebagai salah satu kontributor penting pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara, khususnya di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) "
KENDARI, TELISIK.ID – PT Gema Kreasi Perdana (GKP) tampil sebagai salah satu kontributor penting pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara, khususnya di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).
Tak hanya menggerakkan roda ekonomi daerah, PT GKP juga secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam tata kelola lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta kepatuhan terhadap regulasi nasional.
Bambang Murtiyoso, GM Government Relations & Permitting PT GKP, menjelaskan bahwa sejak izin usaha pertambangan (IUP) diterbitkan pada tahun 2007 hingga tahun 2025, PT GKP telah memberikan kontribusi signifikan kepada negara.
Kontribusi kepada negara dilakukan PT GKP melalui pembayaran pajak daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang nilainya mencapai lebih dari Rp 116 miliar.
Angka ini, menurut Bambang, mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional, melalui tata kelola pertambangan yang transparan dan akuntabel.
Bambang mengatakan, beberapa saat yang lalu, pihaknya melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten Konkep dan menyatakan ke semua stakeholder jika kontribusi PT GKP bukan hanya dalam bentuk finansial.
"Kami berusaha agar kehadiran kami membawa nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, khususnya di Pulau Wawonii. Kami percaya, kemajuan industri harus berjalan seiring dengan kemajuan masyarakat," ujarnya kepada telisik.id, Senin (28/5/2025).
Setiap kegiatan PT GKP, kata Bambang, dirancang melalui proses dialog transparan dengan pemerintah daerah dan masyarakat lokal agar implementasi program menjawab kebutuhan nyata masyarakat setempat.
Tempat yang sama, Hendry Drajat, Manager Strategic Communication PT GKP, meyakinkan bahwa pemberdayaan yang menjangkau akar rumput hingga peran perempuan melalui inisiatif Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), PT GKP telah menyalurkan pembiayaan lebih dari Rp 8,6 miliar hingga akhir tahun 2024 lalu.
Program ini mencakup enam sektor utama, yakni infrastruktur, sosial budaya, kesehatan, pendidikan, kemandirian ekonomi, dan lingkungan.
"Misalnya, program Desa Terang di awal kami hadir di Wawonii, lalu program pendidikan seperti GKP Mengajar, program pelatihan operator alat berat, perbaikan fasilitas umum dan sekolah, serta pemeriksaan kesehatan gratis," ujarnya.
Selain itu pihaknya telah melaksanakan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk bayi dan balita, normalisasi sungai, penanaman pohon rutin, serta berbagai dukungan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.
PT GKP juga membuka pintu kesempatan pada perekonomian lokal untuk berkembang luas. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi fokus utama pengelolaan melalui kolaborasi dan inovasi, khususnya pada keterlibatan sentral para perempuan.
Lewat program pembinaan dan pembimbingan UMKM, mereka yang mayoritas adalah ibu rumah tangga (IRT) telah berhasil mengubah potensi hasil bumi lokal menjadi produk bernilai tinggi.
Di antara produk unggulan mereka adalah kacang mete (Samaturu), kelapa (Mohawi), dan olahan ikan laut (Marimba), yang kini telah dipasarkan hingga ke luar pulau.
Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk generasi muda di komunitas mereka.
Salah satu Ketua Kelompok UMKM Binaan PT GKP, Zamniar, sangat mengapresiasi inisiatif PT GKP yang mendukung pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi UMKM.
"Ini membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk mandiri dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut demi pertumbuhan yang berkelanjutan," ujarnya.
Untuk diketahui, PT GKP baru saja meraih Penghargaan PROPER peringkat Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk periode 2023–2024.
Penghargaan ini diberikan atas upaya serius PT GKP dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dan pemenuhan regulasi lingkungan, terutama di wilayah pulau kecil.
Aladin Sianipar, Head of HSE Department PT GKP, menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut adalah bukti dari hasil kerja keras seluruh tim.
Tidak terlepas juga keterlibatan pemerintah dan masyarakat setempat yang bersama-sama memastikan aktivitas tambang yang berjalan di pulau kecil bisa dilakukan selama sesuai dengan praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
“Kami mengedepankan pendekatan preventif dan partisipatif. Kami terus berupaya meningkatkan standar pengelolaan lingkungan, termasuk dalam pengelolaan biodiversitas, pengelolaan limbah, rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), dan reklamasi lahan pasca-tambang,” ungkapnya.
Melihat langkah selanjutnya, PT GKP menargetkan peningkatan kualitas dan standar pengelolaan lingkungan menyesuaikan perkembangan teknologi dan pendekatan berbasis keberlanjutan terus berjalan secara berkesinambungan.
“Tidak akan berhenti di sini. Target kami adalah terus berinovasi dalam pengelolaan lingkungan agar di masa mendatang dapat meraih PROPER dengan peringkat lebih tinggi lagi. Ini telah menjadi bagian dari visi jangka panjang PT GKP untuk menjadi perusahaan tambang yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat,” pungkasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Konkep, Safiuddin Alibas menjelaskan, bahwa tercatat di Laporan BPS 2024, setidaknya selama dua tahun terakhir, sektor pertambangan berhasil berkontribusi terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Konkep sebesar Rp 185,21 Milliar pada tahun 2022 dan Rp 192,60 Milliar pada tahun 2023.
“Saat ini, memang sektor pertambangan menjadi salah satu dari tiga kekuatan utama penopang perekonomian (pertanian dan pembelanjaan pemerintah) Kabupaten Konkep,” terangnya.
Ia menambahkan, masuknya tambang terbukti memberikan dampak ekonomi yang cukup besar, masyarakat jadi memiliki daya beli dan konsumsi yang lebih besar.
Melihat seluruh perkembangan positif ini, Saifuddin menilai, jika perubahan ini tidak bisa dilepaskan dari peran penting pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konkep, dalam mengelola dan menjaga pembangunan melalui ruang investasi.
“Prinsip pemerintah itu harus terbuka dengan investasi, harus selalu menyiapkan diri. Kami harus bisa memastikan adanya alokasi sumber daya, memastikan distribusi berjalan dengan baik, dan memastikan stabilitas ekonomi," urai Saifuddin.
"Sudah menjadi tugas pemerintah pula untuk mengatur regulasi, di mana salah satunya adalah mendorong investasi bisa berjalan dengan aman dan nyaman,” imbuhnya. (B)
Sigit Purnomo, telisik indonesia
