Rakyat Miskin Terus Bertambah, Pemerintah Diminta Realisasikan Bantuan UMKM

Marwan Azis, telisik indonesia

Senin, 19 Oktober 2020

0 dilihat

Pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menunjukkan produk makanan olahan udang. Foto: Repro Antara

JAKARTA, TELISIK.ID - Pertambahan rakyat miskin di Asia Tenggara termasuk Indonesia mencapai jutaan orang yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19.

Di Indonesia, merujuk data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pertambahan rakyat miskin mencapai 4 juta orang, sehingga total rakyat miskin Indonesia mencapai 28,7 juta orang yang sebelumnya sekitar 24,79 juta orang.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memperkuat sektor UMKM dengan merealisasikan bantuan yang sudah direncanakan.

Nevi mengatakan, UMKM merupakan salah satu sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19.

Padahal sektor ini yang paling banyak menyerap tenaga kerja sekitar 97 persen dan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 60 persen.

"Para pelaku UMKM ini masyarakatnya rata-rata disiplin dalam menjalankan usahanya. Ketika mereka mendapat bantuan, akan memberikan usaha dan upaya terbaik untuk meningkatkan usahanya. Istilahnya, mereka itu amanah. Jadi konsentrasi untuk mengembalikan keadaan kesehatan ekonomi usaha mereka mesti digencarkan," kata Nevi, Senin (19/10/2020).

Ia menjelaskan, sejak program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) digulirkan pada pertengahan 2017 hingga 27 Mei 2020, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah menyalurkan kredit UMi senilai Rp 6,55 triliun bagi 2 juta lebih pelaku usaha mikro di seluruh provinsi melalui tiga Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan 44 Koperasi atau linkage.

Baca juga: Doni Monardo Ungkap Kasus Aktif COVID-19 Turun Signifikan

Nevi menuturkan, meskipun pandemi COVID-19 telah berdampak kepada debitur UMi menyebabkan beberapa debitur mengalami kesulitan sehingga berpengaruh kepada kualitas pembayaran kredit UMi, akan tetapi kondisi ini tak sampai memunculkan fenomena lonjakan non perfoming loan (NPL). Catatatan PIP, tidak ada kredit macet atau bermasalah dalam pelaksanaan program tersebut.

"Ini menunjukkan betapa para pelaku UMKM ini disiplin dalam persoalan keuangan. Saya sangat menekankan, agar pemerintah memberikan perhatian yang khusus terhadap UMKM. Sampai dengan awal Juni 2020 ada sebanyak 2.322 koperasi dan 185.184 pelaku usaha UMKM terdampak pandemi COVID-19. Jumlah ini cukup besar dan bila mampu ditanggulangi, akan memberikan kontribusi perekonomian nasional," ujar Politisi PKS ini.

Ia mengaku, dirinya kerap mengkoordinasikan antara pemerintah pusat dan daerah untuk sinergi memberikan kontribusi kepada masyarakat pelaku UMKM. Upaya itu ia lakukan karena diyakini ekonomi kerakyatan ini yang secara perlahan tapi pasti akan mempu mengurangi angka kemiskinan nasional.

"Saya berharap, agar pelaku UMKM di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat bantuan yang diberikan pemerintah, dan sektor UMKM dapat bangkit untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Untuk merealisasikan dengan cepat bantuan pemerintah perlu menyederhanakan persyaratan tapi juga memperketat seleksi calon penerima agar tepat sasaran merata ke seluruh wilayah Indonesia. Semoga UMKM kembali menjadi penopang perekonomian rakyat yang dapat memperbesar kontribusi terhadap PDB Nasional," tandasnya.

Pandangan senada disampaikan Anggota Komisi XI DPR-RI, Fauzi H Amro. Menurut Fauzi, Pemerintah harus memperkuat dan mempercepat bantuan ke UMKM agar ekonomi masyarakat bisa kembali menggeliat.

"Kalau kita belajar dari krisis ekonomi 1998, pelaku UMKM lah yang paling banyak membantu geliat ekonomi kita, sehingga keberpihakan kebijakan Pemerintah mesti mengarah ke sana, karena geliat ekonomi UKMK sangat bersentuhan dengan nadi ekonomi rakyat," ujar politisi Partai Nasdem ini. (C)

Reporter: Marwan Azis

Editor: Kardin