Sesuai Arahan Presiden, Pemprov Sultra Segera Manfaatkan ABPN 2021

Fitrah Nugraha, telisik indonesia

Rabu, 25 November 2020

0 dilihat

Gubernur Sultra, Ali Mazi. Foto: Fitrah Nugraha/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID – Pemerintah Provinsi Sultra akan segera menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memanfaatkan APBN 2021 pada bulan Desember 2020 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sultra, Ali Mazi usai mengikuti acara virtual penyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Istana Negara, Jakarta oleh Presiden Jokowi yang didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Rabu (25/11/2020).

Gubernur Ali Mazi mengatakan, DIPA ini akan segera diserahkan ke semua instansi dan lembaga di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra.

“Kita akan segera serakan ke semua instansi dan lembagaan melalui Sekda. Apalagi, perintah Presiden tadi yah selambat-lambatnya Desember sudah star dan kita segera laksanakan,” katanya.

Sementara itu, Presiden Jokowi dalam sambutan dan arahannya saat penyerahan DIPA dan TKDD meminta kepada seluruh kepala daerah agar bisa memanfaatkan APBD dengan cermat, efektif dan tepat sasaran.

Baca juga: Demi Pulihkan Ekonomi, Jokowi Serahkan DIPA dan TKDD 2021 Lebih Awal

“Seluruh rupiah yang ada di APBN dan APBD betul-betul harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” ungkapnya di Jakarta.

Apalagi, Jokowi menambahkan, saat ini kehidupan masyarakat sedang menghadapi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Sehingga, sikap militan dalam penggunaan anggaran sangat penting dilakukan, karena tugas utama pemerintah adalah memecahkan masalah dan membantuk rakyat.

“Tentu saja kehati-hatian da transparansi itu menjadi bagian integral pelaksanaan APBN maupun APBD,” jelasnya.

Dalam APBN tahun 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun. Ini tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanda di ABPN 2020.

Di APBN 2021 tersebut, pemerintah juga akan fokus pada 4 hal, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi (PEN) dan reformasi struktural. (B)

Reporter: Fitrah Nugraha