Sulawesi Tenggara Gelar Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting

Riksan Jaya, telisik indonesia
Selasa, 02 Juli 2024
0 dilihat
Sulawesi Tenggara Gelar Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting
Pemprov Sultra menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi TPPS Tingkat Provinsi Sultra Tahun 2024. Foto: Ist.

" Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi Sultra Tahun 2024 "

KENDARI, TELISIK.ID - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi Sultra Tahun 2024. Rapat ini diadakan sebagai wujud komitmen Pemprov Sultra dalam memerangi stunting di wilayah Sultra, Selasa (11/6/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra sekaligus sebagai Ketua TPPS Provinsi Sultra, yang diwakili oleh Staf Ahli Setda Provinsi Sultra, Laode Syaifuddin, memimpin rapat.

Dia menyampaikan bahwa diperlukan penguatan koordinasi, komunikasi, dan sinergi antar pihak terkait untuk mencapai target penurunan stunting yang telah ditetapkan.

Ia pun menekankan beberapa poin penting, di antaranya:

Baca Juga: BKKBN Gelar Orientasi KKA di Kota Kendari Pantau Perkembangan Anak Sejak Dini

1. Perlunya peningkatan inovasi di bidang teknis di setiap instansi.

2. Alokasi dana stunting yang belum sesuai dengan siklus penanganan.

3. Koordinasi antar TPPS provinsi dan kabupaten yang belum maksimal.

4. Perbedaan lokasi dan sasaran program dari OPD yang mengalokasikan dana stunting.

5. Perlunya monitoring dan evaluasi program secara berjenjang.

6. Penambahan wali data untuk pengelolaan data stunting.

7. Keterlambatan rencana tindak lanjut audit kasus stunting.

8. Peningkatan evaluasi dan inovasi dalam laporan e-PPGBM dan IKG.

9. Peningkatan program inovasi Alokasi Dana Desa dalam penanganan dan pencegahan stunting.

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting di Sultra mengalami peningkatan dari 27,7 persen di tahun 2022 menjadi 30 persen. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Pemprov Sultra.

"Data tahun 2023 ini menjadi perhatian. Kita harus fokuskan datanya agar tidak tumpang tindih dan benar-benar tepat sasaran," ujar Laode Syaifuddin.

Ia pun meminta agar para pihak terkait memastikan bahwa program dan alokasi dana stunting terkoneksi dengan pemetaan yang telah dilakukan oleh para pakar stunting.

Sementara itu, Sekretaris BKKBN Sultra, Muslimin, menyampaikan bahwa di bulan Juni ini, pemerintah melaksanakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan secara nasional di 38 provinsi, termasuk Sultra, untuk mendapatkan data akurat by name by address sebagai dasar pemberian program intervensi yang terarah dan tepat sasaran.

Baca Juga: BKKBN Sultra dan Dinas PPKB Buton Gelar Orientasi KKA 60 Kader KB

Sasaran dari kegiatan ini adalah semua calon pengantin, ibu hamil, dan balita. Mereka diharapkan datang ke posyandu untuk dilakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, validasi, dan intervensi.

Muslimin menegaskan bahwa kesiapan sarana dan prasarana, kader yang kompeten, dan tenaga kesehatan yang memadai, menjadi kunci suksesnya kegiatan ini.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk instansi vertikal, OPD Provinsi Sultra, BKKBN Sultra, PKK, IBI, akademisi, dan mitra lainnya. Diharapkan dengan semangat kolaborasi dan sinergi dari semua pihak, target penurunan stunting di Sultra dapat tercapai. (C-Adv)

Penulis: Riksan Jaya

Editor: Haerani Hambali

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Baca Juga