Tingkatkan PAD, Pemkot Kendari Terapkan Pembayaran Elektronik
Sumarlin, telisik indonesia
Selasa, 09 Februari 2021
0 dilihat
Wali Kota Kendari bersama Kepala BI Sultra memperlihatkan bukti hasil transaksi elektronik usai meluncurkan program ETP di Kota Kendari. Foto: Sumarlin/Telisik
" Yang tidak kalah penting ialah dapat mengurangi resiko kebocoran anggaran. Terlebih lagi dalam situasi pandemi yang sekarang sedang kita hadapi. Ketika banyak kebijakan yang sifatnya membatasi pertemuan fisik, pembayaran retribusi, pembayaran pajak dengan teknologi digital bisa menunjang perolehan pendapatan asli daerah. "
KENDARI, TELISIK. ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memudahkan pembayaran pajak dan retribusi daerah, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Delapan item pembayaran pajak sudah bisa dilakukan secara elektronik, yakni retribusi pantai Wisata Nambo, pajak warung, retribusi kebersihan, PBB, retribusi parkir, PKD Kali Kadia, retribusi wisata dan retribusi pasar.
Peluncurkan program Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) dan membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Kendari dilakukan di Pantai Nambo, Selasa (9/2/2021).
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sultra Bimo Epyanto menjelaskan, pemberlakuan program ETP merupakan salah satu upaya memaksimalkan peningkatan pendapatan daerah.
Menurutnya, dengan memanfaatkan teknologi digital layanan yang diberikan pemerintah daerah pada masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi bisa lebih cepat dan mudah serta transparansi.
Baca juga: Dana Banpres Diduga Tak Tepat Sasaran, Kadis Koperasi: Saya Tidak Bisa Jawab Itu
"Yang tidak kalah penting ialah dapat mengurangi resiko kebocoran anggaran. Terlebih lagi dalam situasi pandemi yang sekarang sedang kita hadapi. Ketika banyak kebijakan yang sifatnya membatasi pertemuan fisik, pembayaran retribusi, pembayaran pajak dengan teknologi digital bisa menunjang perolehan pendapatan asli daerah," jelasnya.
Salah satu bentuk penerapan teknologi digital untuk peningkatan PAD, yakni penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Dengan fasilitas ini lanjut dia, masyarakat bisa melakukan transaksi pembayaran melalui berbagai kanal pembayaran elektronik.
Di Sulawesi Tenggara, hingga awal Februari 2021 sekira 33 ribu pelaku usaha telah memanfaatkan fasilitas QRIS untuk bertransaksi. Dimana 90 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM.
Sedangkan pembentukan TP2DD Kota Kendari, kata Bimo merupakan pilot projek di Sultra. Upaya ini juga diharapkan bisa mendorong terbentuknya TP2DD di kabupaten/kota di Sultra.
Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengungkapkan, penerapan program digitalisasi transaksi daerah ini bisa memicu peningkatan PAD yang signifikan.
Baca juga: Hasil Evaluasi KPK, Tata Kelola Pemerintahan Kendari di Posisi 43
Peningkatan PAD ini menurutnya, bisa mewujudkan pembangunan fasilitas umum dan aspirasi-aspirasi masyarakat.
"Kami sangat berterimakasih kepada kepala perwakilan Bank Indonesia Sultra yang telah menunjuk kami sebagai pilot projek di Sultra untuk memulai program nasional ini," ungkapnya.
Wali kota berharap, dengan dibentuknya TP2DD maka transaksi keuangan Pemda serta bebagai pembayaran dapat dilakukan dengan mudah dan dapat mengurangi resiko kebocoran anggaran daerah.
"Ini hanya langkah awal, mudah-mudahan dengan terbentuknya TP2DD yang tergabung dalam tim gabungan yang mendapat suport dari Bank Indonesia, Link Aja dan Bank Sultra sebagai fasilitator transaksi ini dapat segera bergerak," katanya.
TP2DD adalah forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait untuk mendorong inovasi, percepatan, dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan. (B)
Reporter: Sumarlin
Editor: Fitrah Nugraha
