Dana Banpres Diduga Tak Tepat Sasaran, Kadis Koperasi: Saya Tidak Bisa Jawab Itu

Kardin, telisik indonesia

Senin, 08 Februari 2021

0 dilihat

Ilustrasi Banpres UMKM. Foto: Repro google.com

KENDARI, TELISIK.ID - Pansus COVID-19 DPRD Kota Kendari menyoroti penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) yang dinilai tidak tepat sasaran.

Ketua Pansus DPRD Kendari, Andi Sulolipu menuturkan, banyaknya lembaga yang terlibat dalam penanganan Banpres diduga membuat penyaluran tidak tepat sasaran ke UMKM.

Belum lagi kata dia, Bank BRI dan BNI belum menyalurkan seluruh anggaran terhadap pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. Padahal program pemulihan ekonomi nasional (PEN) bertumpu pada UMKM.

"Bahkan ada beberapa pejabat yang mendapatkan Banpres. Itu kan jelas tidak tepat sasaran," jelas politisi PDIP itu, Senin (8/2/2021).

Ketua Komisi II DPRD Kendari itu pun mempertanyakan, mungkinkah para penyalur dana Banpres sebesar Rp 2,4 juta per UMKM itu hanya sekedar menyalurkan tanpa memperhatikan data pelaku UMKM yang layak.

"Jangan sampai Dinas Koperasi dan pihak perbankan ini berpikir yang penting dana itu tersalurkan, atau seperti apa," tanyanya keheranan.

Senada dengan itu, anggota Pansus COVID-19 DPRD Kendari, Apriliani Puspitawati mempertanyakan proses penginputan data penerima Banpres yang dinilai tidak tepat sasaran itu.

Bahkan kata dia, ada nasabah prioritas Bank BRI yang mendapat Banpres tersebut. Padahal, jika tepat sasaran anggaran Rp 2,4 juta per bulan itu dapat dipakai oleh pelaku UMKM.

Baca juga: Hasil Evaluasi KPK, Tata Kelola Pemerintahan Kendari di Posisi 43

"Nah yang kasih kewenangan ini siapa," paparnya.

Apalagi masih ada dana Banpres yang mengendap di Bank BRI hingga kini karena belum tersalurkan.

"Kan kasihan ini pelaku UMKM, ternyata dana itu masih ada yang mengendap di Bank BRI," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut , Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Kendari, Muhammad Saiful tidak mengetahui jika penyaluran Banpres UMKM tak tepat saaaran. Pasalnya, data penerima telah ada dari pemerintah pusat.

"Saya tidak bisa jawab itu, usulan saja bukan datang dari kami. Data pengusul ini kan bukan hanya dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM kota, tapi banyak yang mengusulkan," terangnya.

Saiful juga mengaku tidak mengetahui lembaga mana saja yang telah mengusulkan nama penerima Banpres.

"Saya ini hanya diminta pusat melalui provinsi untuk mengusulkan. Jadi siapa-siapa yang mengusul selain saya, saya tidak tahu," jelasnya.

Ia mengaku, data yang masih di dinas telah mencapai 16.121 orang hingga ditutup pada 28 November 2020 lalu, pencairannya dimulai Desember 2020.

"Sedangkan kriterianya itu sudah ada format dari pusat. Salah satunya syaratnya ada rekomendasi lurah dan dibuktikan dengan jenis usahanya," pungkasnya. (A)

Reporter: Kardin

Editor: Fitrah Nugraha