Unjuk Rasa di Kantor DPRD Sultra Ricuh
Siswanto Azis, telisik indonesia
Senin, 03 Mei 2021
0 dilihat
Suasana unjuk rasa di kantor DPRD Sultra ricuh. Foto: Siswanto Azis/Telisik
" Akibat dari polusi tersebut yang dihasilkan ini perusahaan, masyarakat di Kecamatan Matui, Kabupaten Konawe Utara sudah banyak yang terserang penyakit, khususnya penyakit infeksi saluran pernapasan. "
KENDARI, TELISIK.ID - Kericuhan mewarnai unjuk rasa yang digelar di kantor DPRD Sultra. Pendemo yang berasal dari Aliansi Masyarakat Korban PT VDNI dan PT OSS terlibat bentrok dengan aparat Satpol PP.
Kericuhan ini terjadi ketika pendemo hendak membakar ban di teras kantor DPRD Sultra, sedangkan beberapa pendemo menghalangi pihak keamanan dari Polres Kendari yang hendak memadamkan api.
Sebelumnya, sempat terjadi dorong-dorongan serta adu mulut antara pendemo dengan Satpol PP dan pihak kepolisian yang mengingatkan kepada pengunjuk rasa untuk tidak membakar ban karena berbahaya.
Dalam orasinya, Sekretaris Hipma Konut, Oscar Sumardin menuntut agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengevaluasi Amdal dan membuka master plan PT VDNI dan PT OSS.
Baca juga: Bentrok Antar Pemuda di Pertigaan UHO Diduga Akibat Rebutan Lahan Parkir
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Sultra Tantang Laporkan Dirinya ke Pihak Tipikor
Sebab menurut pengunjuk rasa keberadaan kedua perusahaan tersebut hanya menghamburkan polusi yang menyebabkan tambak milik warga sekitar gagal panen.
“Akibat dari polusi tersebut yang dihasilkan ini perusahaan, masyarakat di Kecamatan Matui, Kabupaten Konawe Utara sudah banyak yang terserang penyakit, khususnya penyakit infeksi saluran pernapasan,” teriak Oscar Sumardin.
Selian itu, para pengunjukrasa tersebut juga mendesak DPRD Sultra untuk memanggil Gubernur Ali Mazi, Dinas DLH serta pimpinan PT VDNI dan PT OSS, untuk melakukan rapat dengar pendapat bersama pemerintah Motui, serta masyarakat Kecamatan Motui.
Selain itu, pengunjuk rasa juga mendesak PT VDNI dan PT OSS menjadikan wilayah Kecamatan Mutoi sebagai kawasan Ring 1 Industri VDNI dan PT OSS.
“Kami juga mendesak kepada pihak DPRD Sultra untuk membentuk tim independen untuk melakukan investigasi secara menyeluruh yang melibatkan perusahaan DLH Sultra, pemerintah kecamatan Motui," pungkasnya. (B)
Reporter: Siswanto Azis
Editor: Fitrah Nugraha
