Warga Buton Desak Pencopotan Dirut PDAM dan Periksa Pj Bupati

Febriyani, telisik indonesia

Selasa, 18 Februari 2025

0 dilihat

Sekte Kalender 99 saat berdemonstrasi di depan Kantor Bupati Buton menuntut pencopotan Dirut PDAM, Selasa (18/2/2025). Foto: Febriyani/ Telisik

BUTON TELISIK. ID — Sekelompok warga yang menamakan diri mereka sebagai Sekte Kalender 99 menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Buton pada Selasa (18/2/2025).

Mereka menuntut Penjabat (Pj) Bupati Buton, La Haruna, segera mencopot Usman Samara dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buton.

Koordinator aksi, Raihan Sahroni, menyampaikan bahwa cuti di luar tanggungan negara (CLTN) yang diajukan oleh Direktur PDAM tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami menduga cuti CLTN yang dilakukan oleh Direktur PDAM Kabupaten Buton tidak berasal dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) karena kami menganggap cuti ini hanya di setujui oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah),” ujar Raihan.

Raihan mengatakan, ketentuan tersebut diatur oleh Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021, yakni tidak adanya persetujuan cuti CLTN bagi PNS untuk mengambil jabatan lain sebagai definitif.

Baca Juga: Kades Labunti Dilaporkan Korupsi dan Kelola Sendiri Dana Desa, DPRD Muna Minta Penjelasan di RDP

Sekte Kalender 99 juga menuding Pj Bupati Buton terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta penyalahgunaan kekuasaan dalam pelantikan Direktur PDAM yang baru.

“Kami juga mendesak Kejaksaan Negeri Buton untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Pj Bupati Buton atas dugaan keterlibatan dalam KKN,” tegas Raihan.

Menanggapi tuntutan dari Sekte Kalender 99, Pj Bupati Buton, La Haruna, menyatakan bahwa pihaknya telah bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, ia meminta awak media untuk mengkonfirmasi lebih lanjut kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Buton, Asnawi, selaku Ketua Panitia Seleksi Direktur PDAM Buton.

“Untuk (konfirmasi) lebih lanjut ke Sekda Buton selaku Ketua Panitia Seleksi Direktur PDAM Buton,” pinta La Haruna.

Namun, Asnawi yang dikonfirmasi enggan memberikan komentar banyak dan menyarankan agar media mengkonfirmasi langsung ke Biro Perekonomian Sultra terkait teknis pengangkatan Direktur PDAM Buton.

“Untuk lebih jelas terkait teknis pengangkatan Direktur PDAM Buton, langsung ke Biro Perekonomian Sultra,” kata Asnawi.

Baca Juga: PT. Wakatobi Dive Resort Ditengarai Beli Lahan Ilegal, Keluarga Ahli Waris Lapor ke Polda Sultra

Sementara itu, Satbar dari Biro Perekonomian Sultra menjelaskan bahwa pihaknya hanya melakukan uji kelayakan dan kepatutan (UKK) bagi calon direksi.

Perihal syarat administrasi calon direksi, Satbar mengatakan merupakan kewenangan dari panitia seleksi daerah.

“Kami hanya tim UKK, berkaitan dengan syarat administrasi adalah kewenangan panitia seleksi. Administrasinya bahwa dia (Usman Samara, red) cuti ditanggung negara, itu tanggung jawab pemda melihat regulasinya seperti apa,” jelas Satbar melalui sambungan telepon.

Satbar menambahkan, sebelum ditetapkan sebagai direksi, calon direksi wajib melampirkan cuti di luar tanggungan negara dan menandatangani pakta integritas.

Ia juga menjelaskan bahwa dasar regulasi tim UKK mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan calon anggota dewan pengawas dan komisaris serta anggota direksi BUMD. (A)

Penulis: Febriyani

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS