Wasekjen HIPMI Sucianti Suaib Soroti Ketimpangan Efisiensi: Uang Tidak hilang Tapi Dihilangkan
Ahmad Jaelani, telisik indonesia
Selasa, 02 September 2025
0 dilihat
Wasekjen HIPMI, Sucianty Suaib Saenong mengkritik kebijakan pemerintah. Foto: Ist.
" Ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan stunting sebagai hasil dari salah kelola yang sistematis dan seringkali dibiarkan "
KENDARI, TELISIK.ID - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Pusat, Sucianti Suaib Saenong, menyoroti tajam kondisi ekonomi nasional yang dinilainya tidak mencerminkan potensi kekayaan alam Indonesia yang luar biasa.
Dalam pernyataannya, ia menyebut ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan stunting sebagai hasil dari salah kelola yang sistematis dan seringkali dibiarkan.
Menurut Sucianti Suaib, Indonesia bukan kekurangan sumber daya, melainkan mengalami persoalan serius dalam pengelolaan kekayaan nasional.
Menurutnya, negara ini memiliki tambang emas terbesar, cadangan batubara, minyak, dan gas melimpah, serta ekspor hasil perkebunan bernilai triliunan. Namun, jutaan rakyatnya masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
"Apakah wajar negeri sebesar ini terus-menerus meminta rakyatnya bersabar? Kita negara kaya, tapi mengapa masih banyak orang yang kesulitan makan?" ujar Sucianti kepada telisik.id, Selasa (2/9/2025).
Baca Juga: Demo Akbar Kendari Memanas, Mahasiswa Ultimatum Polri Tanggung Jawab atas Kematian Affan Kurniawan
Sucianti juga mengkritik tingginya anggaran negara untuk program pangan dan gizi, yang dinilai belum berdampak signifikan terhadap penurunan angka stunting.
"Coba lihat, kita punya tambang emas terbesar (ingat Freeport?), batubara yang berton-ton, minyak dan gas yang tersebar luas, perkebunan sawit, kopi, karet, dengan nilai ekspor yang mencapai triliunan," tegasnya.
Ia mempertanyakan ke mana sebenarnya dana itu mengalir, mengingat kondisi lapangan yang masih memprihatinkan.
"Uang itu tidak hilang. Uang itu dihilangkan. Ini bukan hanya salah urus, tapi ada praktik yang disengaja, bahkan dilindungi oleh aturan yang harusnya melindungi rakyat," tegasnya.
Ia mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan lebih dari 25 juta warga Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, gini ratio, indikator ketimpangan ekonomi, belum menunjukkan perbaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Juga: IAIN Kendari Ekspansi ke Buton Tengah, Menag Nasaruddin Umar: Fondasi Lahirnya Generasi Berilmu dan Berahlak
Sebagai pengusaha dan pejabat di organisasi pengusaha muda nasional, Sucianti menilai diperlukan reformasi menyeluruh dalam pengelolaan sumber daya alam, serta pemberantasan praktik korupsi struktural yang menyebabkan kekayaan nasional tidak berpihak pada rakyat.
Ia juga menilai bahwa pemerintah terlalu sering menggunakan dalih seperti efisiensi belum maksimal atau kita masih dalam proses, yang menurutnya sudah tidak relevan untuk terus dijadikan alasan atas kegagalan sistemik.
"Negara ini seperti skripsi yang tak kunjung selesai. Direvisi terus, tapi nilainya tetap rendah. Rakyat berhak mendapatkan kejelasan, bukan sekadar diminta bersabar," pungkasnya. (C)
Penulis: Erni Yanti
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
