Apkasi Sulawesi Tenggara Sediakan 2.800 Beasiswa Pendidikan Dalam dan Luar Negeri

Nur Fauzia

Reporter

Jumat, 09 Agustus 2024  /  7:25 pm

Penandatanganan MoU kerjasama bersama Apkasi Sulawesi Tenggara dan pihak Universitas Halu Oleo Kendari. Foto: Nur Fauzia/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) menyediakan beasiswa kepada 2.800 orang untuk mengenyam pendidikan di dalam maupun luar negeri.

Biaya pendidikan tersebut disediakan melalui program Beasiswa Indonesia Emas-Daerah (BIE-D). Kuota beasiswa terdistribusi bagi 800 orang untuk pendidikan di dalam negeri, 400 luar negeri, dan 1.600 khusus aparatur sipil negara (ASN).

“Beasiswa ini terbuka untuk umum dan untuk mendapatkannya bisa dari segi prestasi, ekonomi lemah, dan hal-hal lain,” jelas Koordinator Wilayah Apkasi Sultra, Muhammad Ridwan Zakariah, Jumat (9/8/2024).

Penyediaan dan pemberian beasiswa ini, kata Zakariah, merupakan program strategis Apkasi di bidang pendidikan.

Baca Juga: Tiga Orang Terjaring Razia Narkoba dari Rumah Kos dan Home Stay

Program BIE-D telah berkolaborasi dengan 21 perguruan tinggi negeri (PTN) untuk program beasiswa dalam negeri. Sementara untuk program beasiswa luar negeri bekerjasama dengan pemerintah China, Mesir, serta Turki.

Zakariah mengatakan program ini telah hadir sejak tahun 2022 dan tahun 2024 ini sejumlah pemerintah kabupaten dan provinsi telah turut terlibat.

“Tentu peluang ini perlu kita maksimalkan melalui bantuan beasiswa daerah pada sumber APBD tahun 2025 dan APBD perubahan tahun 2025 dengan mengacu pada kemampuan daerah masing- masing,” kata Zakariah yang juga menjabat sebagai Pj Bupati Buton Utara.

Dewan Pembina Apkasi, Sokhiatulo Laoli, menjelaskan bahwa untuk kuota yang disiapkan tergantung usulan masing-masing daerah, baik penerapannya, kesiapan, maupun kemampuan daerah.

Baca Juga: Dinas Sosial dan Dharma Wanita Sulawesi Tenggara Sunatan Massal Gratis di RS Jantung Oputa Yi Koo

“Penerima beasiswa tidak diwajibkan untuk kembali ke daerah atau negara asal ketika telah menyelesaikan studinya. Kecuali ASN yang menggunakan jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) wajib kembali ke instansi asal masing-masing,” jelas Laoli.

Laoli meyakinkan bahwa para lulusan program BIE-D tidak ada yang menjadi pengangguran.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buton Utara, Zainal Arifin, berharap kuota yang diberikan oleh Apkasi kepada masing-masing kabupaten/kota harus segera ditindaklanjuti.

“Karena ini peluang emas dalam rangka menuju bonus demografi 2045,” katanya.

Khusus Buton Utara, Zainal menyebut memperoleh kuota 200 orang dan pemerintah akan selektif dalam melihat kemampuan anak daerah. (A)

Penulis: Nur Fauzia

Editor: Mustaqim

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS