BPS Temukan 10,7 Persen Tingkat Kemiskinan di Bombana

Kamis, 04 Agustus 2022  /  8:08 pm

Penyerahan dokumen surat keputusan Bupati Bombana tentang pencanangan dan pembinaan Desa Cantik. Hir Abrianto/Telisik

BOMBANA, TELISIK.ID - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana berdasarkan hasil survei, menemukan tingkat kemiskinan masih tinggi yakni sekitar 10,7 persen dari total penduduk di Bombana.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala BPS Kabupaten Bombana, Sudirman K saat diwawancara usai melakukan pencanangan dan pembinaan Desa Cantik (Desa Cinta Statistik).

Dalam Desa Cantik 2022, program pembinaan desa secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa/kelurahan dalam mengidentifikasi kebutuhan data dan potensi yang dimiliki desa, guna mengentaskan kemiskinan melalui pengelolaan data yang bersifat pemenuhan kebutuhan, pengembangan pendataan yang sesuai dengan potensi desa (kearifan lokal), implementasi pemanfaatan data dalam kebijakan pembangunan desa dan peningkatan literasi statistik masyarakat desa.

“Tingkat kemiskinan ini kami (BPS) lihat adalah dampak dari pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat,” ucap Sudirman, Kamis (4/8/2022).

Saat ini, BPS tengah melakukan upaya sinergitas dan pembinaan desa dalam melakukan pendataan. Hal ini sesuai dengan program Pemerintah Pusat untuk menyatukan data secara nasional, yakni Satu Data Indonesia (SDI).

BPS Bombana telah menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang melakukan pendataan secara online atau menggunakan aplikasi.

“Secara teknis, BPS tengah menjalin pembinaan desa dalam melakukan pendataan. Kami pun telah melakukan gebrakan pendataan secara online dan ini adalah kabupaten pertama di Sultra,” jelasnya.

Baca Juga: Pilkades Serentak di Konawe Diundur Oktober

Tempat sama, Bupati Bombana, Tafdil mengakui, kemiskinan sangat dipengaruhi oleh pandemi, sebab dari secara keseluruhan dana desa telah diberikan ketentuan berapa persen yang akan keluar sebagai bantuan masyarakat tidak mampu.

“Kita bergerak tangani kemiskinan untuk menurunkan, tapi data penerima PKH meningkat, belum lagi sekian persen dana desa harus memenuhi kuota yang dijadikan standar kalau tidak cukup maka anggaran tidak diturunkan. Itu semua penyebabnya karena terlapor secara nasional.” bebernya.

Olehnya itu, Tafdil menilai program SDI akan sangat berdampak pada penentuan kebijakan pembangunan nasional, baik desa, kelurahan, kecamatan maupun kabupaten.

Tingkat akurasi data bakal dijadikan sebagai acuan pembangunan daerah dibandingkan dengan melakukan kebijakan pembangunan berdasarkan aspirasi atau perasaan.

Baca Juga: Penempatan Pejabat di Muna Barat Amburadul, Pj Bupati Pastikan Tidak Ada yang Diparkir

“Pada priode pertama saya bleng dengan data, akhirnya pondasi pembangunan tidak terarah.  RPMJ  pada priode pertama tidak karuan karena belum paham tentang mekanisme pembangunan, nanti priode kedua baru saya sadari dan memperbaiki semuanya sesuai dengan data yang akurat, terukur dan jauh lebuh bagus,” kata Tafdil.

Adanya program nasional SDI bakal memudahkan kinerja pemerintahan, sebab BPK melakukan pemeriksaan sesuai data, kebijakan pembanguan potensi daerah sesuai data, dan rujukan semua data-data pendukung adalah yang bersumber dari Badan Statistik. (B)

Penulis: Hir Abrianto

Editor: Kardin