Dana PKH Cair, Dinsos Kendari Ingatkan Pendamping Tidak Boleh Nakal

Sabtu, 02 Oktober 2021  /  10:08 pm

Suasana penyerahan kartu program PKH kepada KPM di Kelurahan Anggoeya Kota Kendari. Foto: Ist.

KENDARI, TELISIK.ID - Pemerintah telah mencairkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) ke 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Di Kota Kendari sendiri, jumlah KPM program PKH pada tahun 2021 tercatat sebanyak 11.172.

"Dananya sudah masuk di rekening KPM. Tinggal dicek saja," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kendari, Abdul Rauf.

Untuk diketahui, PKH adalah bantuan yang ditujukan untuk ibu hamil hingga anak sekolah.

Bantuan sosial PKH berupa uang tunai dan sembako. Besaran bantuan PKH akan disesuaikan dengan anggota keluarga penerima. Pemerintah sendiri telah menganggarkan Rp 28,31 triliun untuk 10 juta KPM.

Melalui PKH, keluarga yang memiliki ibu hamil/balita akan menerima bantuan Rp 3 juta per tahun. Sementara keluarga yang memiliki anak SD menerima Rp 900.000 per tahun, anak SMP Rp 1,5 juta per tahun, dan anak SMA Rp 2 juta per tahun.

Jika di keluarga tersebut ada penyandang disabilitas/lansia, maka bantuan sosial/bansos PKH pada Oktober 2021 yang berhak diterima adalah Rp 2,4 juta.

Jika keluarga memiliki dua orang anak SD, maka bantuan sosial/bansos PKH pada Oktober 2021 yang diberikan menjadi dobel, yakni Rp 900.000 ditambah Rp 900.000 per tahun. Artinya, keluarga tersebut mendapat dana tunai Rp 1,8 juta per tahun.

Pada penyaluran dana program PKH, Abdul Rauf meminta agar KPM memegang kartunya sendiri.

Jika ada KPM tidak memegang kartunya sendiri tapi justru dipegang oleh pendampingnya dikhawatirkan akan ada permainan.

Baca Juga: Milad ke-20, UMK Bakal Bangun Peradaban Berbasis Teknologi Dan SDM

Baca Juga: 7 Los Peddys Market di Kendari Dilalap Si Jago Merah

Hal itu disampaikan sebagai bentuk antisipasi. Sebab, tidak sedikit di Indonesia pendamping PKH menyunat dana Bansos PKH.

Untuk itu, mantan Kabag Kesra Setda Kota Kendari juga mengingatkan agar pendamping PKH jangan nakal.

"Harus KPM nya. Kalau bukan KPM berarti ada permainan di bawah," tegas Abdul Rauf.

Sementara itu, Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir menyampaikan hingga kini pendamping PKH di Kota Kendari masih berkerja secara profesional.

"Alhamdulillah, tidak ada (pendamping potong dana bansos KPM). Betul-betul teman pendamping jalan dengan dedikasi dan komitmen yang baik. Akuntabilitas program juga kita bisa pertanggungjawabkan dan alhamdulilah sejauh ini di wilayah Kota Kendari tidak ada," ungkap Sulkarnain.

Tetapi bahwa, Sulkarnain tetap meminta agar para pendampingan benar-benar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. (B)

Reporter: Musdar

Editor: Fitrah Nugraha