Gaji PPPK 2026 Otomatis Dipotong 3,25 Persen, Berikut Penjelasannya

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Senin, 09 Maret 2026

0 dilihat

Mulai Maret 2026, gaji PPPK dipotong 3,25 persen untuk iuran Jaminan Hari Tua. Foto: Repro Pemprov Lampung

JAKARTA, TELISIK.ID - Perubahan komponen penghasilan kembali menjadi perhatian di kalangan aparatur sipil negara berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mulai Maret 2026, muncul informasi mengenai pemotongan gaji sebesar 3,25 persen yang berkaitan dengan program jaminan sosial bagi pegawai.

Informasi tersebut berkaitan dengan kebijakan iuran Jaminan Hari Tua yang dikelola PT Taspen. Pemotongan dilakukan langsung dari gaji bulanan PPPK sebagai bagian dari mekanisme perlindungan sosial bagi aparatur negara yang bekerja berdasarkan kontrak.

Melansir dari Pojoksatu, Senin (9/3/2026), skema tersebut merupakan bagian dari sistem jaminan sosial yang diterapkan bagi aparatur sipil negara. Pemerintah menempatkan program ini sebagai instrumen perlindungan finansial yang dapat dimanfaatkan ketika masa kerja PPPK berakhir.

Sejumlah dokumen administrasi yang beredar menyebutkan bahwa pemotongan mulai berlaku pada pembayaran gaji Maret 2026. Kebijakan tersebut menimbulkan berbagai tanggapan di kalangan PPPK karena menyentuh langsung komponen penghasilan bulanan.

Meski demikian, potongan tersebut berkaitan dengan program tabungan jangka panjang yang nantinya dapat dicairkan ketika pegawai memasuki masa akhir kontrak kerja atau memenuhi ketentuan pencairan.

Baca Juga: Purbaya Pangkas Anggaran MBG jika Defisit APBN 2026 Lewat Batas 3 Persen dan Harga Minyak Kacau

Mulai Berlaku pada Pembayaran Gaji Maret 2026

Pemberlakuan pemotongan iuran Jaminan Hari Tua disebut dimulai pada periode pembayaran gaji Maret 2026. Ketentuan ini mengikuti skema perlindungan sosial bagi aparatur sipil negara yang diatur dalam berbagai regulasi terkait jaminan sosial.

Program Jaminan Hari Tua menjadi salah satu bentuk perlindungan finansial bagi pegawai pemerintah. Dalam skema tersebut, sebagian penghasilan pegawai dialokasikan sebagai simpanan yang dikelola oleh lembaga pengelola dana pensiun.

Bagi PPPK, program ini menjadi instrumen utama jaminan masa depan karena status kepegawaiannya berbeda dengan pegawai negeri sipil. PPPK tidak memperoleh jaminan pensiun bulanan sebagaimana PNS.

Karena itu, iuran JHT menjadi mekanisme yang disiapkan agar pegawai tetap memiliki tabungan ketika masa kerja berakhir. Dana yang terkumpul akan disimpan dan dikelola dalam sistem keuangan jaminan sosial.

Bentuk Perlindungan Sosial bagi ASN

Dalam struktur perlindungan sosial aparatur sipil negara terdapat beberapa jenis jaminan yang diberikan kepada pegawai. Setiap jenis jaminan memiliki mekanisme pembiayaan serta pengelolaan yang berbeda.

Berikut beberapa bentuk perlindungan sosial yang berlaku bagi ASN:

1. Jaminan kesehatan, yang diberikan melalui program BPJS Kesehatan.

2. Jaminan kecelakaan kerja, yang memberikan perlindungan apabila pegawai mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas.

3. Jaminan kematian, yang diberikan kepada ahli waris apabila pegawai meninggal dunia.

4. Jaminan pensiun, yang secara khusus diperoleh oleh pegawai negeri sipil.

5. Jaminan hari tua, yang berlaku bagi PPPK sebagai tabungan masa depan.

Perbedaan utama antara PNS dan PPPK terletak pada komponen jaminan pensiun. PNS memperoleh pensiun bulanan setelah memasuki masa purna tugas, sementara PPPK hanya memiliki skema Jaminan Hari Tua.

Potongan Diambil Langsung dari Gaji Bulanan

Dalam mekanisme pelaksanaannya, iuran Jaminan Hari Tua dipotong langsung dari gaji PPPK setiap bulan. Besaran iuran yang dikenakan adalah 3,25 persen dari penghasilan.

Dana yang dipotong tersebut tidak hilang dari sistem penghasilan pegawai. Iuran tersebut disimpan sebagai tabungan yang dikelola oleh PT Taspen dan tercatat sebagai hak peserta program.

Ketika masa kontrak PPPK berakhir atau pegawai memenuhi syarat tertentu sesuai ketentuan, dana JHT dapat dicairkan. Dana tersebut diberikan sekaligus sesuai nilai akumulasi iuran dan hasil pengelolaannya.

Dengan mekanisme tersebut, potongan gaji yang terjadi setiap bulan pada dasarnya merupakan simpanan jangka panjang bagi pegawai pemerintah berstatus kontrak.

Sebagian Iuran Jaminan Sosial Ditanggung Pemerintah

Selain JHT, terdapat sejumlah komponen perlindungan sosial lain yang menjadi bagian dari sistem kesejahteraan aparatur sipil negara. Tidak semua komponen tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pegawai.

Beberapa iuran jaminan sosial justru menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pemberi kerja. Mekanisme ini bertujuan memastikan perlindungan dasar tetap tersedia bagi seluruh aparatur negara.

Beberapa komponen yang ditanggung pemerintah antara lain:

1. BPJS Kesehatan sekitar 4 persen dari komponen pembiayaan.

2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pegawai yang mengalami kecelakaan dalam tugas.

3. Jaminan Kematian (JKM) yang diberikan kepada keluarga apabila pegawai meninggal dunia.

Dalam praktik administrasi penggajian, iuran tersebut biasanya dicatat dalam struktur gaji sebelum kemudian dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan pembayaran.

Perbandingan Potongan PPPK dan PNS

Jika dibandingkan dengan pegawai negeri sipil, besaran potongan yang dikenakan kepada PPPK relatif lebih kecil. Perbedaan ini berkaitan dengan jenis program jaminan yang diterima masing-masing status pegawai.

Pegawai negeri sipil memiliki potongan gaji sekitar delapan persen yang digunakan untuk dua komponen jaminan. Komponen tersebut terdiri dari iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua.

Rinciannya sebagai berikut:

1. 4,75 persen dialokasikan untuk program pensiun.

2. 3,25 persen dialokasikan untuk Jaminan Hari Tua.

Baca Juga: Warning Penularan Campak Jelang Libur Lebaran 2026, Begini Penjelasan Kemenkes

Sementara itu, PPPK hanya dikenakan potongan sebesar 3,25 persen yang seluruhnya digunakan untuk program Jaminan Hari Tua.

Perbedaan struktur ini mencerminkan perbedaan skema perlindungan sosial antara pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Dana JHT Dicairkan Saat Masa Kerja Berakhir

Dana Jaminan Hari Tua yang terkumpul dari potongan gaji PPPK akan terus bertambah selama masa kerja berlangsung. Dana tersebut disimpan dalam sistem pengelolaan keuangan yang diawasi lembaga pengelola.

Ketika PPPK memasuki masa akhir kontrak atau memenuhi ketentuan pencairan yang berlaku, dana tersebut dapat ditarik oleh peserta. Proses pencairan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pengelola program.

Skema ini dirancang untuk memastikan pegawai tetap memiliki dana simpanan setelah tidak lagi aktif bekerja dalam sistem kepegawaian pemerintah.

Dengan demikian, potongan gaji sebesar 3,25 persen yang mulai berlaku pada Maret 2026 menjadi bagian dari mekanisme pembentukan tabungan Jaminan Hari Tua bagi PPPK. Program tersebut dikelola sebagai salah satu bentuk perlindungan finansial jangka panjang bagi aparatur negara berstatus kontrak. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS