DBH Minim, Ketua Fraksi BKP DPRD Kolaka Utara Tawarkan Solusi Dongkrak DBH Setara Konawe Utara

Rabu, 09 Juli 2025  /  3:07 pm

Ketua Fraksi BKP DPRD Kolaka Utara, Abu Muslim dorong peningkatan DBH dengan memanfaatkan sektor pertambangan. Foto: Muh. Risal H/Telisik.

KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Ketua Fraksi Bintang Karya Pembangunan (BKR) DPRD Kolaka Utara, Abu Muslim merasa prihatin dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang sangat minim.

Setiap tahunnya, Kabupaten Kolaka Utara hanya menerima dana perimbangan atau DBH yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kurang lebih Rp 40 miliar hingga Rp 50 miliar.

Mestinya kata Abu Muslim, Kabupaten Kolaka Utara dapat menerima DBH lebih besar bahkan setara Kabupaten Konawe Utara (Konut) dikarenakan Kolaka Utara memliki potensi ore nikel terbesar kedua di Sulawesi Tenggara.

Kawasan pertambangan nikel terluas, terletak di Kabupaten Konawe Utara yakni kurang lebih 45 persen lahan dan IUP dan terbesar kedua Kabupaten Kolaka Utara sebesar 32 persen.

Baca Juga: Kolaka Utara Andalkan Kakao Penggerak Ekonomi Masyarakat

"Konawe Utara mampu memperoleh DBH dari sektor pertambangan kurang lebih Rp 600 miliar per tahun. Kolaka Utara bisa mendapatkan DBH setara Konawe Utara jikalau mampu memanfaatkan potensi tambang yang ada di daerah ini, seperti yang dilakukan Pemkab Konawe Utara," terangnya, Rabu (9/7/2025).

Mereka bisa memperoleh DBH begitu besar dari sektor pertambangan, lanjut Abu, dengan cara mengatur mekanisme bongkar muat ore nikel melalui jetty perusahaan pertambangan yang di bangun di wilayah Konawe Utara dalam peraturan daerah (Perda).

"Di Konut, setiap metrik ton ore nikel yang keluar melalui jetty akan dicatat oleh pemerintah daerah. Data tersebut selanjutnya disinkronkan dengan data milik Syahbandar setempat," bebernya.

Data yang telah disinkronisasikan tersebutlah, Kata Ketua Fraksi gabung PBB, Golkar, dan PPP ini yang menjadi acuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mencairkan DBH Konawe Utara setiap tahunnya.

"Sistemnya bagus, kami pernah kesana belajar dengan harapan sistem tersebut dapat diterapkan di Kolaka Utara," harapnya.

Baca Juga: Korban Angin Puting Beliung di Sulaho Kolaka Utara Terima Bantuan Bupati

Di sana tidak ada baguna smelter (pabrik pemurnian ore nikel), mereka hanya memperoleh DBH besar dari pemerintah pusat melalui sistem sinkronisasi data pemuatan ore nikel itu.

Sehingga, tidak ada sekilo ore nikel pun yang keluar melalui jetty di wilayah Konawe Utara tanpa proses pendataan.  Kita berharap pemerintah Kolaka Utara kedepannya dapat melakukan hal serupa.

"Kalau sistem ini diterapkan di Kolaka Utara saya yakin DBH kita dapat melampaui Konawe Utara," pungkasnya. (C)

Penulis: Muh. Risal H

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS