Demi Pulihkan Ekonomi, Jokowi Serahkan DIPA dan TKDD 2021 Lebih Awal

Rabu, 25 November 2020  /  2:51 pm

Presiden Joko Widodo, saat memberikan sambutan dan pengarahan pada penyerahan DIPA dan TKDD secara virtual. Foto: Diskominfo Sultra

KENDARI, TELISIK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Istana Negara, Jakarta.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan, tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit, tahun yang tidak mudah. Tapi ini semua harus dilalui, meski di tahun 2021 juga masih menghadapi kondisi yang tidak pasti ini.

Karena, kata dia, ekonomi global yang penih ketidakpastian, sehingga kecepatan, ketepatan dan akurasi harus tetap menjadi karakter dalam setiap kebijakan, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi. Ini semua harus segera pulih kembali.

Di APBN 2021 pemerintah akan fokus pada 4 hal, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi (PEN) dan reformasi struktural.

Untuk kesehatan ini akan lebih difokuskan pada vaksinasi, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium dan penelitian. Sementara untuk perlindungan sosial akan difokuskan bagi kelompok miskin dan rentan. Untuk PEN, akan memberikan dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha. Sedangkan pada reformasi struktural, akan membangun fondasi yang lebih kuat baik di bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan sebagainya.

Baca juga: Pengangkatan Kepala SMAN 9 Kendari Harus Dievaluasi

“Jadi APBN ini sebagai penggerak utama saat ekonomi kita sedang lesu. Maka, segera manfaatkan dan belanjakan. Lelang sejak dini, maksimal akhir Desember 2020 untuk menggerakkan sekonomi pada kuartal I 2021,” katanya.

Dalam APBN tahun 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun. Ini tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanda di ABPN 2020. Alokasi ini terdiri dari belanja untuk K/L sebesar Rp 1.032 triliun dan DTD dan Dana Desa sebesar Rp 795,5 triliun.

“Saya juga minta agar melakukan reformasi aanggaran, agar bisa menggerakkan ekonomi baik nasional maupun daerah. Manfaatkan APBN dengan cermat, efektif dan tepat sasaran. Seluruh rupiah yang ada di APBN dan APBD betul-betul harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Jokowi.

Penyerahan tersebut juga diikuti oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) dan gubernur se-Indoensia serta pimpinan perangkat daerahnya secara virtual di tempat masing-masing. Untuk di Sulawesi Tenggara (Sultra), Gubernur Sultra Ali Mazi mengikuti kegiatan tersebut di rumah jabatan (Rujab) gubernur, Rabu (25/11/2020).

Pada kesempatan yang sama, gubernur Ali Mazi di temani sejumlah pimpinan OPD lingkup pemerintah provinsi, diantaranya adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra, Asrun Lio, Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Kominfo) Sultra, Ridwan Badallah dan beberapa jajaran OPD lainnya. (B)

Reporter: Fitrah Nugraha