KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 Buton Selatan Ditetapkan, Fokus Pemerataan Pembangunan hingga Listrik 24 Jam
Ali Iskandar Majid, telisik indonesia
Rabu, 02 September 2026
0 dilihat
Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri saat menandatangani dokumentasi penetapan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026. Foto: Ali Iskandar Majid/Telisik
" Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2026, akhirnya disepakati DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) "
BUTON SELATAN, TELISIK.ID - Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2026, akhirnya disepakati DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
Kesepakatan tersebut dicapai setelah melalui pembahasan alot selama dua hari, Senin-Selasa (31/8/2026-1/9/2026). Rapat paripurna persetujuan dan penetapan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 digelar di Gedung DPRD Buton Selatan, Selasa (1/9/2026) malam. Sebanyak 17 dari 25 anggota DPRD tercatat hadir dalam rapat tersebut.
Sorotan mengenai pembangunan jalan kembali mengemuka dalam rapat tersebut. Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, meminta agar program pemeliharaan jalan yang menjadi pembahasan diarahkan lebih besar ke wilayah Kecamatan Lapandewa.
Baca Juga: Tak Ingin Warga Sultra Terjebak Jalur Ilegal, Senator Wa Ode Rabia Dorong Migrant Center dan SMK Go Global
Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera diperjelas agar tidak kembali menjadi perdebatan dalam pembahasan anggaran berikutnya. Ia bahkan meminta komitmen Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Selatan, Iwan Mulyawan, untuk mengawal pelaksanaan program tersebut.
"Nanti kita minta komitmennya itu,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (2/9/2026).
Selain infrastruktur jalan, sektor kelistrikan menjadi salah satu program yang mendapat perhatian dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026. Anggota DPRD Buton Selatan dari PKB, Haslimin Hamsa, berharap program tersebut menjadi langkah awal untuk mewujudkan layanan listrik PLN selama 24 jam bagi masyarakat di dua wilayah kepulauan tersebut.
Haslimin mengatakan, masyarakat Kadatua dan Siompu, serta Batuatas selama ini belum menikmati layanan listrik 24 jam secara penuh. Karena itu, dia berharap 2027 menjadi momentum perubahan. Anak-anak dapat belajar lebih nyaman pada malam hari. Pelaku UMKM dapat menjalankan aktivitas usaha lebih lama.
Nelayan juga dapat mendukung proses pengolahan hasil tangkapan, sementara fasilitas kesehatan bisa memberikan pelayanan secara lebih optimal.
“Ini bukan sekadar persoalan lampu menyala. Ini tentang perubahan kehidupan,” katanya.
Baca Juga: KNMP Rp 5 Miliar Dibangun di Batu Atas Buton Selatan dan Target Kelar Desember 2026
Haslimin menegaskan, listrik 24 jam bukan sekadar persoalan penerangan. Menurut dia, ketersediaan listrik akan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Namun, Haslimin mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti pada pengadaan mesin pembangkit. Ia berharap, 2027 mendatang menjadi tonggak sejarah baru bagi masyarakat Kadatua dan Siompu.
"Kita harus memastikan keberlanjutan, pemeliharaan, ketersediaan bahan bakar, serta koordinasi dengan PLN, sehingga listrik benar-benar dapat dinikmati masyarakat secara konsisten,” pungkasnya. (B)
Penulis: Ali Iskandar Majid
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
