Dua Tahun Lagi Tanah Air Krisis Gas Bumi, Ini Alternatif Penggantinya

Selasa, 29 April 2025  /  1:55 pm

Tanda darurat gas bumi mengancam Indonesia, PGN siapkan alternatif regasifikasi LNG. Foto: Repro ekon.go.id.

JAKARTA, TELISIK.ID - Kondisi darurat energi perlahan menyelimuti Tanah Air Indonesia, khususnya dalam sektor gas bumi yang menjadi tumpuan utama industri dan kelistrikan nasional.

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) secara resmi mengungkapkan kekhawatiran atas potensi defisit pasokan gas bumi di Indonesia yang diperkirakan akan berlangsung hingga lebih dari satu dekade ke depan. Situasi ini dinilai mendesak dan memerlukan solusi konkret demi keberlanjutan suplai energi nasional.

Direktur Utama PT PGN, Arief Setiawan Handoko, menyampaikan bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi krisis pasokan gas bumi, yang mulai terasa di beberapa wilayah utama seperti Sumatera dan Jawa Barat.

Kedua wilayah tersebut telah mencatat kekurangan pasokan gas bumi sebesar 177 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD) hanya pada tahun ini. Ia menambahkan bahwa wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur juga akan terdampak mulai tahun 2027 hingga 2035.

"Indonesia berpotensi kekurangan pasokan gas bumi hingga 10 tahun mendatang. Sumatera dan Jawa Barat tahun ini saja sudah defisit 177 MMSCFD," ujar Arief dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (29/4/2025).

Untuk menjawab tantangan tersebut, PGN telah menyiapkan strategi alternatif, yaitu dengan memanfaatkan regasifikasi liquefied natural gas (LNG) domestik. Proses regasifikasi ini dinilai sebagai solusi jangka pendek maupun jangka panjang untuk menutupi kekosongan pasokan gas bumi.

Baca Juga: Pemkab Konawe Teken MoU Pengolahan Sampah Bersama PT PLN Energi Primer Indonesia

Arief menjelaskan bahwa sektor-sektor utama seperti industri pupuk dan pembangkit listrik menjadi prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan gas dari hasil regasifikasi LNG tersebut.

“Maka sebagai solusi atau bridging maupun solusi jangka panjang diperlukan pasokan gas bumi dari hasil regasifikasi LNG domestik. Ini untuk keberlanjutan pemenuhan kebutuhan gas sektor pupuk dan kelistrikan,” katanya.

Sebagai bentuk kesiapan, sejak tahun 2024 PGN sudah mengajukan permohonan kepada pemerintah agar dapat mengakses alokasi LNG dari sumber dalam negeri. Dua titik utama yang diminta adalah Blok Tangguh dan kilang LNG Bontang.

Selain itu, PGN juga membuka opsi pemanfaatan dari terminal SLNG untuk memperluas pasokan yang tersedia.

“Makanya sejak di 2024 tengah-tengah, itu sudah kita minta dari SKK Migas dan ESDM untuk mendapatkan alokasi LNG baik dari Tangguh maupun dari Bontang, serta di SLNG,” lanjut Arief.

Namun demikian, penggunaan LNG dari regasifikasi ternyata tidak bebas tantangan. Salah satu hambatan utama yang dihadapi PGN adalah harga LNG yang dinilai terlalu tinggi.

Menurut Arief, tingginya harga ini berdampak langsung pada daya beli pelanggan akhir, baik dari sektor industri maupun kelistrikan. Hal ini tentu menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan strategi regasifikasi.

“Yang utama sebetulnya adalah dari sisi harga, yang kemudiannya kenapa dari harga, karena kita akan coba mendekatkan willingness atau ability to pay dari para buyers kita atau pengguna akhir kita dengan harga LNG itu sendiri,” bebernya.

Tidak hanya masalah harga, tantangan lain yang dihadapi dalam proses regasifikasi LNG adalah keterbatasan infrastruktur, terutama di sektor kelistrikan. Arief menegaskan bahwa infrastruktur yang belum memadai dapat menjadi kendala besar dalam mendistribusikan gas hasil regasifikasi ke berbagai wilayah.

Baca Juga: Sumber Energi Smelter di Sulawesi Berubah dari Batu Bara Beralih ke Gas

Kondisi ini mendorong PGN untuk meminta dukungan penuh dari pemerintah dalam hal regulasi maupun pembangunan infrastruktur. Menurutnya, langkah ini penting agar transisi energi nasional yang ramah lingkungan tetap berjalan tanpa mengganggu kestabilan pasokan energi yang dibutuhkan oleh sektor vital.

“Jadi dengan semangat bersama Indonesia Maju, kita coba memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui sumber daya pangan dan energi sebagai energi transisi menuju net zero emission, akhir ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru,” tandas Arief.

Gas bumi memang menjadi bagian penting dari rencana Indonesia dalam mewujudkan transisi energi menuju emisi nol bersih (net zero emission). Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah dan pelaku industri energi, diperlukan agar krisis defisit gas bumi dapat diatasi dengan cepat dan berkelanjutan.

Saat ini, PGN terus melakukan evaluasi terhadap berbagai skenario distribusi LNG dan pengembangan fasilitas infrastruktur, baik melalui terminal regasifikasi terapung (FSRU) maupun jaringan pipa gas ke daerah-daerah yang terdampak defisit. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS