Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara Diganjar Penghargaan, Kategori Pelaksanaan SPAK dan SPKP Terbaik 2023

Kamis, 22 Februari 2024  /  1:18 pm

Kakanwil Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba, saat menerima penghargaan (kiri) dan pemotongan tumpeng oleh Plh Sekjen Kemenkuman (kanan). Foto: Kolase

KENDARI, TELISIK.ID - Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara telah dianugerahi penghargaan bergengsi, kategori Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) tahun 2023.

Silvester Sili Laba, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara, menjelaskan bahwa penerimaan penghargaan ini adalah hasil dari upaya keras yang dilakukan oleh tim di Kanwil. Ia menegaskan bahwa kesuksesan ini tidak terlepas dari visi dan komitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas serta menegakkan prinsip anti korupsi.

Plh Sekretaris Jenderal Kemenkumham Republik Indonesia, Dr. Reynhard Silitonga, secara langsung memberikan penghargaan ini kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba.

Penghargaan ini disampaikan dalam upacara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hidayat Yasin, serta Kepala Bidang HAM Sunyoto, yang turut serta dalam Rapat Koordinasi Teknis Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) tahun 2024. Pertemuan ini digelar pada Kamis (22/20/2024) di Graha Pengayoman Hukum dan HAM Jakarta.

Baca Juga: Gandeng BPHN, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara Edukasi Masyarakat

Dalam rapat koordinasi itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, yang diwakili oleh Plh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Dr. Reynhard Silitonga, menyoroti pentingnya peran Kantor Wilayah Kemenkumham dalam menunjang tata kelola kebijakan publik di lingkungan Kemenkumham.

Dia menekankan bahwa Kantor Wilayah memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan teknis di lapangan, pusat koordinasi antara Pemda dan Kemenkumham, serta laboratorium kebijakan di wilayah.

Baca Juga: Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara Imbau Masyarakat Tuntaskan Masalah Secara Kekeluargaan

Reynhard Silitonga juga menyoroti transformasi organisasi BSK Kumham yang baru berusia satu tahun. Dia menggarisbawahi perlunya strategi yang ditujukan untuk mengintervensi tata kelola kebijakan dan sumber daya manusia kebijakan. Ia menyampaikan bahwa penguatan dari sisi substansi teknis maupun teknis operasional, sangat penting bagi para pengampu kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSK Hukum dan HAM di wilayah.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, melalui Plh Sekjen Kemenkumham, menegaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi salah satu upaya penting dalam menguatkan BSK Hukum dan HAM. Harapannya adalah agar BSK Hukum dan HAM dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam penerapan kebijakan yang berkualitas serta berdampak positif bagi masyarakat.

Untuk merayakan prestasi ini, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur. Hal ini merupakan rangkaian dari Hari Bhakti Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM ke-1 pada tahun 2024. Acara tersebut dihadiri oleh para pejabat penting dan stakeholder terkait, serta menjadi momen untuk mempererat kerja sama dan semangat dalam mewujudkan tujuan bersama dalam bidang hukum dan hak asasi manusia. (C-Adv)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Haerani Hambali

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS