Komisi IX DPR Desak Hentikan Aksi Dukung Vaksin Nusantara

Senin, 19 April 2021  /  3:14 pm

Ilustrasi vaksin COVID-19. Foto: Repro Euronews

JAKARTA, TELISIK.ID - Aksi dukung mendukung dalam polemik vaksin Nusantara dinilai tidak tepat.

Apalagi, orang-orang yang mendukung tidak semuanya berlatar belakang akademik kesehatan.

Banyak di antara mereka mendapatkan informasi hanya dari media. Tentu saja hal itu sangat jauh dari memadai.

Hal tersebut disampaikan Saleh Partaonan Daulay, Anggota komisi IX DPR-RI yang membidangi kesehatan kepada Telisik.id di Jakarta, Senin (19/4/2021).

Baca juga: Jokowi: Pandemi COVID-19 Masih Ada

"Lagian, ini kan bukan pilkada atau pileg. Kalau pemilu tentu dibutuhkan dukungan. Semakin banyak yang dukung, semakin mudah untuk menang. Itu karena kebenarannya didasarkan atas suara terbanyak. Kalau vaksin, kebenarannya diukur secara akademik,"ujar Ketua Fraksi PAN DPR-RI ini.

Ia mengatakan, terkait adanya perbedaan pandangan antara para peneliti vaksin nusantara dengan pihak BPOM, sebaiknya diselesaikan dengan mediasi.

Mediasi tersebut diperlukan agar  peneliti dan BPOM bisa mengurai persoalan yang ada. Dengan begitu, tidak ada yang merasa ditinggalkan.

"Saya yakin, mediasi itu bisa dilakukan. Menkes diminta mengambil peran untuk memfasilitasi. Para peneliti dan BPOM tentu bisa duduk bersama dengan Menkes. Apalagi, dalam rapat terakhir di komisi IX, usulan mediasi ini termasuk salah satu bagian dari kesimpulan rapat," ungkapnya.

Baca juga: PNS Mudik Lebaran Bisa Dipecat dengan Tidak Hormat

Menurutnya, Menkes semestinya yang paling berkepentingan agar vaksin segera tersedia. Menurut Perpres 99/2020, menkes memiliki otoritas penuh terhadap pengadaan vaksin. Tentu termasuk dalam pengadaan vaksin nusantara atau vaksin merah putih.

Di tengah situasi embargo vaksin yang terjadi, masyarakat banyak berharap agar pemerintah dapat melakukan terobosan dan inovasi baru.

Termasuk di antaranya memikirkan agar vaksin-vaksin dalam negeri dapat bermunculan. Setiap penelitian yang dilakukan, harus didukung secara bertanggung jawab.

"Kemenkes harus memastikan tidak ada penelitian yang dipersulit. Semua harus diperlakukan sama," pungkasnya. (C)

Reporter: Marwan Azis

Editor: Fitrah Nugraha