Puluhan Tahun Tak Diaspal, Warga Butur Blokir Jalan

Senin, 15 November 2021  /  11:40 am

Aksi Pembakaran keranda mayat bertuliskan nama Presiden RI Jokowi dan Gubernur Sultra, Ali Mazi Foto: Dheny/Telisik

BUTON UTARA, TELISIK.ID - Ratusan masyarakat Kecamatan Bonegunu, Buton Utara (Butur), menggelar aksi unjuk rasa Minggu (14/11/2021). Mereka memprotes kebijakan pemerintah yang hingga kini belum juga mengaspal jalan poros Baubau-Ereke.

Aksi protes yang dilakukan di pusat ibu kota itu diwarnai dengan pembakaran ban serta pemblokiran jalan. Akibatnya, ruas jalan tersebut macet. Sejumlah mobil tak terkecuali truk pengangkut material terpaksa harus berhenti.

Suasana sempat memanas ketika salah satu mobil dinas dengan nomor pelat DT 10 N mencoba menerobos di tengah antrean. Massa yang tak terima kemudian menendang dan melempari mobil menggunakan gelas air kemasan.

Untuk menghindari keributan berkepanjangan, aparat kepolisian dan TNI yang mengawal jalannya aksi memerintahkan mobil dinas tersebut untuk mundur. Pasalnya, psikologi massa aksi kian meningkat.  

Selain memblokade jalan, massa juga membakar keranda mayat bertuliskan nama Presiden RI, Jokowi dan Gubernur Sultra, Ali Mazi, pertanda matinya pemimpin di negeri ini.

"Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang ini, kami warga Bonegunu belum menikmati aspal. Kenapa pemerintah tutup mata dengan persoalan ini," beber korlap aksi, LM Nursalam.

Baca Juga: Muna dan Mubar Bebas COVID-19, Status PPKM Masih Level II

Baca Juga: Fraksi Demokrat Tak Ingin APBD 2022 Seperti Perubahan APBD yang Ditolak

Pria yang akrab disapa Tenggo menilai, Gubernur Ali Mazi harusnya adil dalam melaksanakan pembangunan. Tapi faktanya, Ali Mazi lebih fokus membangun jalan Toronipa yang sama sekali tidak bermanfaat ketimbang harus memikirkan nasib warganya yang puluhan tahun belum menikmati aspal.

"Apakah kemudian kita harus ribut, saling perang agar pemerintah mau dengar keluhan ini," ancam Tenggo.

Hingga berita ini rilis, akses jalan Baubau-Ereke masih diblokir sampai batas waktu yang tak ditentukan. Warga akan membuka bila pemerintah sudah memberi kejelasan terkait pengaspalan.

Reporter: Deni Djohan

Editor: Haerani Hambali