12 Kepala Sekolah di Bombana Tidak Bergelar Sarjana
Hir Abrianto, telisik indonesia
Selasa, 09 Maret 2021
0 dilihat
Ilustrasi kepala sekolah. Foto: jejakpendidikan.com
" Beberapa kepala sekolah baik SD maupun SMP benar masih ada yang tidak layak menjadi kepala sekolah. Berdasarkan hasil pertemuan kami dengan dewan, maka kami akan segera lakukan pergantian. "
BOMBANA, TELISIK.ID - Belasan Kepala Sekolah (Kepsek) di Kabupaten Bombana tidak memenuhi syarat menjabat sebagai Kepsek.
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bombana, Andi Muh Arsyad mengatakan, terdapat 12 Kepsek di Bombana yang tidak layak menjabat sebagai kepala sekolah. Hal tersebut karena ke-12 Kepsek tersebut tidak bergelar sarjana.
Para kepala sekolah ini dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Permendikbud No. 6 tahun 2018 tentang penugasan guru dan kepala sekolah yakni belum sarjana (tamatan SMA), belum memiliki sertifikasi guru serta syarat lainnya.
"Beberapa kepala sekolah baik SD maupun SMP benar masih ada yang tidak layak menjadi kepala sekolah. Berdasarkan hasil pertemuan kami dengan dewan, maka kami akan segera lakukan pergantian," ucap Arsyad kepada Telisik, Selasa (9/3/2021).
Baca juga: Pasien COVID-19 di Muna 211 Orang, 9 Meninggal
Terkait persyaratan bakal Clcalon Kepala Sekolah dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, bahwa guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila memenuhi beberapa persyaratan yakni, memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi, dan program studi yang terakreditasi paling rendah memiliki sertifikat pendidik.
Bagi guru pegawai negeri sipil memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c. Kemudian pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/TKLB yang memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/TKLB.
Sementara itu, DPRD Bombana melalui Komisi III, Ashari Usman menyesalkan karena sejumlah kepala sekolah ini telah menjadi penyelenggara tugas di sekolah masing-masing dalam waktu yang sudah lama.
Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah kabupaten segera melakukan upaya pergantian. Kelayakan kepala sekolah merupakan syarat utama untuk meningkatkan SDM, dan perkembangan sekolah serta akreditasi sekolah.
"Dari hasil RDP, pemerintah berjanji akan segera lakukan penggantian beberapa Kepsek yang tidak layak. Kami akan evaluasi ke depan, apakah mereka tanggapi atau tidak, karena ini merupakan hasil reses dan temuan lapangan," pungkasnya. (B)
Reporter: Hir Abrianto
Editor: Fitrah Nugraha
