400 Ribu Guru Batal Ikut Sertifikasi PPG 2025, Tunjangan Honorer Tetap Naik

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Sabtu, 15 Februari 2025

0 dilihat

Ratusan ribu guru batal ikut PPG 2025 akibat efisiensi anggaran pemerintah. Foto: Repro Unja

JAKARTA, TELISIK.ID - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan kebijakan efisiensi anggaran berdampak besar pada program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, ia memaparkan bahwa pemerintah harus memangkas jumlah peserta sertifikasi guru tahun 2025.

Kementerian Pendidikan mengalami efisiensi anggaran hingga Rp 7,27 triliun. Dengan pemangkasan ini, pagu yang tersisa untuk tahun 2025 sebesar Rp 26,27 triliun.

Efisiensi ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk melakukan penyesuaian anggaran di berbagai sektor, termasuk pendidikan.

Kuota PPG 2025 Dipangkas Drastis

Salah satu dampak paling signifikan dari kebijakan ini adalah pemangkasan kuota peserta PPG. Pemerintah awalnya menargetkan 806 ribu guru untuk mengikuti sertifikasi, tetapi kini jumlahnya dikurangi menjadi 400 ribu orang.

Baca Juga: Nomor Registrasi Guru PPG Tidak Muncul di Akun GTK, Ini Akses Alternatif Ajukan Tunjangan TPG

Artinya, sekitar 400 ribu guru batal mengikuti sertifikasi karena keterbatasan anggaran. Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pemangkasan ini dilakukan karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

“Pemerintah belum bisa menyediakan secara penuh untuk 806 ribu orang. Hampir separuhnya tetap dapat dibiayai tahun 2025,” kata Mu’ti dalam rapat bersama DPR, seperti dikutip dari Kumparan, Sabtu (15/2/2025).

Meski jumlah peserta berkurang, Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan program PPG berjalan maksimal.

“Pelaksanaan pendidikan profesi guru baik untuk guru ASN maupun non-ASN yang belum memiliki sertifikasi profesi tetap mendapat perhatian sejalan dengan arahan Bapak Presiden,” ujarnya.

Tunjangan Guru Non-ASN Tetap Dinaikkan

Di tengah kebijakan efisiensi, pemerintah tetap meningkatkan tunjangan bagi guru non-ASN atau honorer. Mu’ti mengungkapkan bahwa tunjangan bagi guru honorer tetap dianggarkan sebesar Rp 11,5 triliun.

“Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar Rp 11,5 triliun. Nilai ini sudah termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-PNS dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per orang per bulan,” jelasnya.

Keputusan ini diambil agar kesejahteraan tenaga pendidik tetap terjaga, meskipun program sertifikasi mengalami pemangkasan. Dengan adanya kenaikan tunjangan, diharapkan kesejahteraan guru non-ASN tetap meningkat meskipun mereka belum mendapatkan sertifikasi profesi.

Baca Juga: PPG Prajabatan 2025 Dibuka: Ini Syarat Utama dan Cara Daftar

Anggaran Beasiswa Daerah Tertinggal Tetap Berjalan

Selain efisiensi di sektor PPG, pemerintah juga tetap mengalokasikan anggaran untuk beasiswa pendidikan bagi daerah tertinggal. Program ini bertujuan untuk memastikan akses pendidikan tetap terjaga di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.

“Program beasiswa afirmasi daerah tertinggal tetap berjalan dengan anggaran sebesar Rp 278 miliar,” ujar Mu’ti.

Beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa dari daerah tertinggal agar tetap mendapatkan akses pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya.

Dengan adanya program ini, pemerintah berharap dapat mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Fitrah Nugraha

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS