Abaikan Rapat Paripurna di DPRD Muna, Dua Kadis Malah Ikut Demo
Sunaryo, telisik indonesia
Senin, 12 Oktober 2020
0 dilihat
Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, La Ode Ataludin (baju dinas) saat berada di barisan pendemo. Foto: Sunaryo/Telisik
" Saya mantan Kasat Pol PP, bukan tugas kalian ini (halangi pendemo yang akan melakukan penyegelan). "
MUNA, TELISIK.ID - Aksi demontrasi yang dilakukan Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) yang menuntut pembatalan psikotes pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muna, Senin (12/10/2020) berakhir ricuh.
Aksi saling dorong antara massa dan pihak Kepolisian dan Satpol-PP terjadi kala mereka memaksa masuk ke dalam kantor guna melakukan penyegelan.
Mirisnya dalam aksi tersebut, terlihat dua Kepala Dinas (Kadis) yang ikut tergabung dalam barisan. Adalah Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, La Ode Ataludin dan Kadis Pendapatan, Sumithata.
Keduanya terlihat aktif dalam aksi tersebut. Bahkan, kala Kepala BKPSDM, Sukarman Loke menjelaskan terkait pelaksanaan SKB tambahan itu, La Ode Ataludin langsung maju menuju Sukarman.
"Nanti saya temui Bapak," kata Ataludin.
Beda halnya dengan Sumithata. Kala, massa akan melakukan penyegelan dan dihalau Satpol-PP, Sumithata malah ikut maju dan terlibat adu argumen dengan Kabid Trantib, Asgar Irianto dan Kasi Ops Pol PP, Muhidin.
"Saya mantan Kasat Pol PP, bukan tugas kalian ini (halangi pendemo yang akan melakukan penyegelan)," kata Sumithata.
Baca juga: Demo di Tengah Hujan, Sejumlah Mahasiswa di Sumut Ditangkap Lagi
Asgar pun menjawab, sudah menjadi tugas Satpol-PP untuk mengamankan aset daerah.
"Kami hanya menjalankan tugas menjaga aset daerah," kata Trantib Satpol-PP Muna, Asgar Arianto.
Massa yang tidak berhasil menyegel Kantor BKPSDM langsung membubarkan diri dan berjanji akan turun kembali dengan jumlah massa yang lebih besar lagi.
Aksi kedua pejabat eselon II itu sangat disayangkan. Sebagai ASN, tidak seharusnya keduanya terlibat dalam aksi demontrasi. Padahal, seharusnya mereka berada di DPRD Muna untuk mengikuti rapat paripurna terkait penyerahan dokumen RAPBD-P dan pembahasan di rapat gabungan komisi.
"Sangat kita sayangkan. Mereka mengabaikan rapat di dewan yang sifatnya penting," kata Asisten III Pemkab Muna, Ali Basa.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Muna, Sukarman Loke bersikukuh belum bisa mengambil keputusan untuk membatalkan SKB tambahan itu.
"Kita masih menunggu petunjuk dari Panselnas, makanya kita tunda dulu pelaksanaanya," tukasnya. (A)
Reporter: Sunaryo
Editor: Kardin
