Anggaran Belum Dipertanggungjawabkan, Pj Bupati Muna Barat Masih Gunakan Dana Pribadi
Sunaryo, telisik indonesia
Kamis, 30 Juni 2022
0 dilihat
Pj Bupati Muna Barat, Bahri bersama istrinya usai dilantik oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi beberapa waktu lalu. Foto: Ist
" Sejak dilantik menjadi Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, sebulan yang lalu, hingga saat ini, Bahri belum menggunakan anggaran yang melekat di Sekretariat Daerah (Setda) untuk kebutuhan operasionalnya "
MUNA BARAT, TELISIK.ID - Sejak dilantik menjadi Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, sebulan yang lalu, hingga saat ini, Bahri belum menggunakan anggaran yang melekat di Sekretariat Daerah (Setda) untuk kebutuhan operasionalnya.
Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) itu sementara masih menggunakan dana pribadinya. Begitu pula dengan kebutuhan rumah tangga.
Usut punya usut ternyata, Bahri belum menggunakan anggaran di Setda dikarenakan, sejak Januari-Mei, ada anggaran kurang lebih Rp 1 miliar yang belum dipertanggungjawabkan penggunaannya.
"Saya sudah minta Inspektorat untuk mengaudit, agar ketahuan berapa anggaran yang sudah digunakan sebelum saya masuk berkantor," kata Bahri, Kamis (30/6/2022).
Buntut dari belum dipertanggungjawabkan anggaran itu, Bahri mengganti bendahara di Setda. Ia menunjuk bendahara baru. Tujuannya, agar penggunaan anggaran ketahuan sebelum dan sesudah ia masuk berkantor.
"Pasti akan kelihatan batasan penggunaan anggarannya. Nanti, Saya star dari awal," ujarnya.
Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Muna Barat, Muhamad Fajar Fariki menerangkan, langkah yang dilakukan Pj bupati itu sangat tepat. Karena, saat masa transisi, kondisi keuangan sedikit terganggu. Makanya, Pj bupati serba hati-hati. Jangan sampai, anggaran yang sudah digunakan pejabat sebelumnya, justru dipertanggungjawabkan oleh Pj bupati.
Baca Juga: Air Bersih dan Jembatan Keluhan Warga Pesisir ke Aleg PKS Muna
"Pj bupati paham tentang anggaran. Beliau (Pj) inginkan agar semua yang berhubungan dengan anggaran harus jelas pertanggungjawabannya," terangnya.
Kendati demikian, persoalan anggaran bukan menjadi halangan bagi Pj bupati untuk melaksanakan tugas-tugas negara dan kedinasannya.
"Pj bupati selalu enjoy dan tak mau dengar ada masalah di Bumi Laworo," ujarnya.
Baca Juga: KPU Wakatobi Tetapkan DPB Sebanyak 72.912 Pemilih
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ali Imran menerangkan, untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di Setda telah ada. Kini, bendahara Setda telah mengajukan permohonan permintaan pencairan dana.
"Sudah ada pertanggungjawabannya. Kita sementara proses permintaan pencairannya," tukasnya. (A)
Penulis: Sunaryo
Editor: Musdar
