Anggota Fraksi PKS DPR Ikut Orasi dan Ungkap Kecurangan Pemilu 2024, Massa Saling Lempar dengan Pendemo Tandingan

“Banyak pakar dan guru-guru besar menilai pemilu curang dan ini fakta yang tidak terbantahkan. Bagaimana Sirekap (sistem informasi rekapitulasi, red) bisa mengubah angka-angkanya, bahkan kalau dijumlahkan semuanya 1 TPS bisa 800 jumlah pemilihnya, padahal satu TPS antara 250 sampai 300 (pemilih) paling banyak,” tegas Syahrul.

Baca Juga: Dituding Jual Beli Izin Tambang Bahlil Lapor Dewan Pers, KPK Terima Informasi Penyalahgunaan Wewenang

Syahrul pun menuding para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) banyak yang bermasalah dengan memanipulasi perolehan suara peserta pemilu.

Kalah atau menang dalam pemilu, Syahrul menyebut bukan suatu masalah. Dia mempersoalkan proses pemilu yang menurutnya berlangsung tidak jujur dan adil.

“Kami siap menang dan kalah, tapi yang menang harus dengan cara yang jujur,” ujarnya.

Karena menilai Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024 dinodai kecurangan, Syahrul menegaskan bahwa fraksi-fraksi di DPR yang menolak kecurangan memiliki hak konstitusional untuk menyelidiki kasus ini. Dia mengatakan lewat hak angket merupakan jalur konstitusional yang akan digunakan.

Fraksi PKS, sebut Syahrul, sudah menyatakan mengajukan hak angket bersama PKB dan PDIP saat pembukaan Sidang Paripurna usai masa reses pada Selasa pagi.

Orasi juga disampaikan oleh pakar hukum tata negara Refly Harun. Dia menyampaikan tiga hal aspirasi yang sedang diperjuangkan.

“Kita menolak pasangan yang curang. Kalau menolak berarti harus didiskualifikasi. Pemilu kita (juga) dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang berpihak. Berarti kita tuntut KPU dan Bawaslu diberhentikan,” tegas Refly yang juga Youtuber dengan kanal RH Chanel.

Aspirasi ketiga yang diperjuangkan, Refly menyebut pemilu harus diulang dengan tidak mengikutkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, Refly juga menyampaikan dukungan kepada DPR dalam penggunaan hak angket. Dia pun mendengungkan desakan memakzulkan Jokowi.

Reflly menilai, sudah setahun dan dua tahun belakangan ini seharusnya Jokowi dimakzulkan. Sudah terlalu banyak melanggar konstitusi, kata Refly, mulai dari dugaan ijazah palsu sampai dengan cawe-cawe dalam pemenangan pasangan capres-cawapres tertentu.

“Karena itu, jangan ragu. Saya sudah katakan kemarin, minta makzulkan Jokowi adalah aspirasi konstitusional, aspirasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Makzulkan Jokowi....makzulkan Jokowi....makzulkan Jokowi. Allahu akbar....allahu akbar....allahu akbar....Merdekaaa...,” teriak Refly.

Marwan Batubara, tokoh dari Petisi 100, juga menyampaikan dukungan kepada fraksi-fraksi di DPR untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang menolak hasil Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024 yang dianggap curang.

Melalui jalur politik di DPR, Marwan menilai sebagai upaya lain yang ditempuh rakyat untuk memperoleh keadilan akibat penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan adil. Dia pun menyebut beberapa elit parpol tersandera menjelang digulirkannya hak angket.

“Kita harus tunjukkan komitmen kita bahwa kita siap dukung (anggota) DPR yang tersandera itu. Mereka disandera oleh pemimpin tertinggi yang bermasalah secara moral dan etika. Dia menghalalkan segala cara, mengendalikan seluruh partai untuk menjalankan agenda oligarki nepotisnya,” tegas Marwan.        

Agenda oligarki nepotis yang akan dijalankan, menurut Marwan, yakni untuk kepentingan kelompok Cina, para konglomerat, dan kalangan tertentu terutama di parpol pendukung Prabowo-Gibran.

“Kita harapkan partai-partai yang tersandera ini berani melawan. Mari kita perkuat komitmen bahwa kita siap mendukung mereka meskipun disandera oleh Presiden Jokowidodo, presiden oligarki nepotis yang sejak beberapa tahun lalu sudah seharusnya dilengserkan,” tegas Marwan.

Massa demonstran tidak hanya menuntut pemakzulan Jokowi lewat hak angket, tapi juga mendesak pemberhentian Komisioner KPU RI dan Bawaslu RI, menurunkan harga kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako), dan tolak hasil Pilpres 2024.

Mereka juga menggelar berbagai spanduk yang mayoritas berisi tuntutan penggunaan hak angket, tolak pemilu curang, dan makzulkan Jokowi. Satu spanduk besar yang terbentang di depan sebuah mobil komando, dari lima mobil komando yang digunakan, bahkan berisi tulisan “Pecat Jokowi Tanpa Pesangon.’

Satu spanduk lainnya dengan latar dasar putih yang dihamparkan di tepi jalan beraspal, dikhususkan kepada siapa pun untuk membubuhkan tanda tangan dukungan mereka. Spanduk ini berisi tulisan: Tolak Hasil Pemilu, Dukung Hak Angket, Tolak KKN.

Massa pro pemakzulan Jokowi ini datang dengan jumlah yang lebih banyak dibanding aksi yang sama pada Jumat (1/3/2024) pekan kemarin.

Sama seperti aksi sebelumnya, demo di depan gedung DPR/MPR RI kali ini juga dilakukan oleh massa tandingan yang menolak pemakzulan Jokowi. Namun jumlah mereka tidak sebanyak massa pro pemakzulan Jokowi.

Baca Juga: Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Daerah Caleg Terpilih Wajib Mundur, Titi: Putusan MK Cegah Konflik Status

Massa tandingan yang kontra pemakzulan Jokowi berada di sisi kiri depan gerbang halaman gedung DPR/MPR RI. Sementara massa pro pemakzulan di posisi gerbang kanan.

Aksi demo dimulai dari pukul 10:00 WIB dan berlangsung tertib. Namun, menjelang pukul 16:00 WIB, terjadi kericuhan yang melibatkan sebagian anggota massa dari dua kubu. Terjadi saling lempar botol berisi air mineral dan tidak diketahui siapa yang memulai.

Polisi yang berjaga di sisi barikade beton antarkedua kubu massa sempat kecolongan oleh beberapa massa kontra pemakzulan yang menembus pengawalan dan melakukan pemukulan dan pelemparan dari jarak dekat.

Kericuhan berlangsung sekitar 10 menit sebelum massa kontra pemakzulan dihalau meninggalkan lokasi demo.  

Tidak ada korban luka dalam kericuhan ini maupun kendaraan yang rusak akibat pelemparan botol berisi air mineral. (A)

Reporter: Mustaqim

Editor: Fitrah Nugraha

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS