Arah Dukungan Golkar Pilkada Kolaka Utara Ditentukan Pasca Rapimnas dan Munas
Muh. Risal H, telisik indonesia
Selasa, 20 Agustus 2024
0 dilihat
Ketua DPD Partai Golkar Kolaka Utara, Abu Muslim menyampaikan, rekomendasi B1-KWK keluar pasca Munas. Foto: Ist.
" Keputusan Partai Golkar terkait bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara tahun 2024, akan keluar setelah Rapimnas dan Munas Partai Golkar ke-IX "
KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar hingga saat ini belum menentukan arah dukungan untuk bakal pasangan calon (bapaslon) bupati dan wakil bupati pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kolaka Utara tahun 2024.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kolaka Utara, Abu Muslim saat dikonfirmasi menyatakan, keputusan Partai Golkar keluar pasca Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar ke-IX.
"Khusus Kolaka Utara surat keputusan B1-KWK keluar setelah Munas," jawabnya, Selasa (20/8/2024).
Kendati demikian, kata Abu Muslim, sudah ada beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara yang telah menerima rekomendasi dari DPP, dari Ketua Umum sebelumnya, Airlangga Hartarto.
"Saat ini masih ada sekitar 9 kabupaten termasuk Kolaka Utara yang belum mendapatkan baik B1-KWK maupun surat rekomendasi," terangnya.
Baca Juga: Tak Didukung PKS, Sudirman Hijrah ke Partai Golkar Diusung Bakal Calon Wakil Wali Kota Kendari
Lebih lanjut politisi Golkar yang juga menjabat Ketua Komisi II DPRD Kolaka Utara ini menuturkan, hanya dua orang balon Bupati Kolaka Utara yang telah mengembalikan berkas pendaftaran ke DPD Kolaka Utara.
"Hanya Pak H. Anton dan Marlin yang mengembalikan berkas dukungan ke panitia penjaringan DPD Partai Golkar Kolaka Utara," ujarnya.
Serupa dengan Partai Beringin, DPP Partai Bulan Bintang (PBB) juga belum menentukan arah politik mereka jelang pendaftaran bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024 nanti.
Baca Juga: Potensi Bahlil Lahadalia jadi Ketua Umum Golkar Secara Aklamasi Menguat
Sekertaris DPC PBB, Ahmar mengatakan, dirinya tidak berani memberikan keterangan banyak terkait rekomendasi PBB karena sampai saat ini belum ada arahan dari DPP atau Dewan Perwakilan Wilah (DPW) PBB. Termasuk hari dan tanggal berapa B1-KWK itu akan diserahkan.
"Saya tidak berani komentar soal rekomendasi kepada siapa, karena belum ada penyampaian secara resmi. DPW saja belum menentukan siapa yang akan dia beri (jadwal penyerahan, red) belum ada," urainya.
Diketahui, Partai Golkar dan PBB memiliki masing-masing satu perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka Utara. (B)
Penulis: Muh. Risal H
Editor: Haerani Hambali
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
