BBM Naik Demi Pertumbuhan atau Inflasi?

Jokowi mengatakan 70 persen subsidi dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil pribadi. Selain itu, pemerintah mengatakan terpaksa mengambil kebijakan menaikkan BBM karena APBN sudah terlalu berat menanggung biaya subsidi yang konon mencapai Rp 502,4 triliun.

Bahkan, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan APBN akan terbebani subsidi BBM hingga Rp 600 triliun jika harga minyak mentah dunia masih tinggi.

Menurut Jokowi, uang negara seharusnya diprioritaskan untuk subsidi kepada masyarakat kurang mampu. Maka dari itu, saat ini pemerinytah harus buat keputusan yang sangat sulit yaitu mengalihkan subsidi BBM.

“Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang tepat sasaran. Bantuan Langsung Tunai atau BLT BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 26,5 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp 150.000 per bulan. Dan mulai diberikan pada bulan September selama 4 bulan,” kata Jokowi. (Kompas.com, 03/09/2022).

Berdasarkan perhitungan Lembaga ECO Macro Blast, kenaikan harga ketiga jenis BBM tersebut akan memicu naiknya inflasi, menunjukkan bahwa kenaikan harga Pertalite sebesar 30,72 persen dan Pertamax sebesar 16,00 persen tersebut secara total akan menyumbang inflasi sebesar 1,35 ppt.

Sementara untuk kenaikan harga Solar sebesar 32,04 persen akan berkontribusi sebesar 0,17 ppt pada tingkat inflasi "Hitungan ini sudah memperhitungkan first round impact atau dampak kenaikan harga ketiga jenis BBM tersebut secara langsung, dan second round impact atau dampak lanjutan pada inflasi seperti naiknya harga jasa transportasi, distribusi, hingga kenaikan sebagian harga barang dan jasa lainnya pula," tulis lembaga keterangan resmi, Jakarta, Minggu (4/9). (Merdeka.com. 04/09/2022).

Baca Juga: Kepedulian dan Gotong Royong

Berbeda dengan Jokowi, para pengamat ekonomi berpendapat bahwa kenaikan BBM justru akan memicu inflasi yang cukup signifikan yakni hingga 6-8 persen. Kenaikan BBM akan berdampak pada naiknya harga-harga barang dan jasa yang hampir digunakan dalam segala sendi kehidupan.

Bukan mempermudah, kenaikan BBM malah akan semakin memperparah kondisi rakyat yang baru saja mulai bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi 2 tahun sebelumnya.

Terlebih bagi rakyat yang berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah, BLT BBM sebesar Rp 150.000 perbulan tentu saja tidak akan mencukupi kebutuhan rakyat dengan kenaikan BBM yang terjadi. Akibat tata kelola yang keliru, penguasa salah kaprah dan rakyat kecil yang terancam.

Ekonom senior, Rizal Ramli, mengungkapkan ada satu cara agar pemerintah tidak perlu menaikkan BBM, yaitu menghentikan pengeluaran yang tidak perlu. Mantan Menteri Ekuin Kwik Kian Gie juga pernah mengatakan tidak paham dengan istilah “subsidi BBM” ini.

Menurutnya, sebagai produsen minyak, Indonesia tidak perlu memberikan istilah subsidi bagi barang miliknya sendiri. Bahkan, ketika kita menjadi net importir, tetap saja kita punya porsi minyak hasil perut bumi pertiwi. (Warta Ekonomi, 06/09/2022).

Miris, Indonesia diketahui telah menjadi produsen minyak mentah ke Singapura. Minyak dari hasil eksploitasi sumur-sumur di Indonesia dijual ke Singapura, kemudian dibeli kembali dengan harga yang tidak murah.

Impor minyak mentah ini setiap tahun telah menguras devisa negara, bahkan menyebabkan Indonesia sering mengalami defisit perdagangan. Alhasil untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam tata kelola minyak yang telah terjadi, rakyat kembali dikorbankan.  

Subsidi untuk meringankan rakyat menengah ke bawah dianggap sebagai beban. Kesejahteraan rakyat seakan tidak lagi menjadi prioritas, pemangku kekuasaan justru sibuk membangun infrastruktur-infrastruktur megah yang belum terlalu dibutuhkan oleh rakyat dan belum tentu akan mensejahterakan kehidupan rakyat kebanyakan.

Pembangunan IKN misalnya, yang membutuhkan dana sebesar Rp 466 triliun. Dari jumlah tersebut, APBN menanggung sekitar 20% atau Rp 89,4 triliun, terdapat pula proyek pengadaan kereta cepat Jakarta-Bandung yang juga didanai oleh APBN dengan kisaran dana yang fantastis.

Kebijakan yang membajak ini, akan semakin menyengsarakan rakyat. Bukan pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi, tetapi inflasi jangka panjang yang justru akan menyebabkan berkembangbiaknya kemiskinan.

Dalam sistem pemerintahan Islam, dari kitab Al-Amwâl karangan Abu Ubaid, diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khaththab pernah berkata kepada pegawainya yang bertugas membagikan sedekah, “Jika kamu memberi, cukupkanlah.” Lalu, beliau berkata lagi, “Berilah mereka itu sedekah berulang kali sekalipun salah seorang di antara mereka memiliki seratus unta.”

Baca Juga: Ferdy Sambo dan Keharusan Reformasi Kepolisian

Beliau juga menikahkan kaum muslim yang tidak mampu, membayar utang-utang mereka, dan membiayai para petani agar mereka menanami tanahnya. (Muslimahnews.net, 07/09/2022.)

Hal ini berlangsung sampai pada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang sukses memberantas kemiskinan dalam dua tahun masa pemerintahannya.

Sistem pemerintahan Islam mengatur secara detail pengelolaan serta penyaluran harta milik rakyat agar tepat sasaran. Kebijakan yang diambil akan dipikirkan dengan matang, kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat yang menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan.

Jaminan kebutuhan hidup ini, berlaku bukan hanya pada rakyat muslim tetapi juga pada rakyat nonmuslim yang masih berada dalam daerah kekuasaan wilayah pemerintahan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Islam menjamin kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya, dan sejarah membuktikan bahwa sistem pemerintahan Islam telah berhasil mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang paripurna yang tidak akan kita jumpai pada sistem-sistem lain. Wallahu’alam. (*)