Bela 49 TKA Ilegal di Kendari, PKS Minta Luhut Dipanggil ke DPR
Rahmat Tunny, telisik indonesia
Jumat, 20 Maret 2020
0 dilihat
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Istimewa
" Pernyataan Luhut itu membuat masyarakat bingung dan gaduh antara anggota kabinet. "
JAKARTA, TELISIK.ID - Sikap membela 49 Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal asal Cina di Kendari oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuai polemik. Pasalnya, ke 49 TKA itu sudah dinyatakan ilegal oleh pihak Kemenaker Trans.
Menanggapi sikap Luhut, Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi PKS Nasir Djamil meminta, agar pimpinan DPR-RI segera memanggil Luhut untuk dimintai keterangannya soal pernyataannya tentang TKA asal China yang tiba di Kendari, setelah transit di Jakarta dengan tanpa proses karantina 14 hari terlebih dahulu.
Baca Juga : Imigrasi Tolak 43 TKA China ke Sultra, KKST Harap Didata Ulang
"Pernyataan Luhut itu membuat masyarakat bingung dan gaduh antara anggota kabinet," kata Nasir lewat pesan WhatsApp, Jumat (20/3/2020).
Menurut Nasir Djamil, kegaduhan itu seharusnya tidak terjadi jika semua pihak memahami, soal aturan keluar masuknya orang ke Indonesia yang sudah diatur, melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona.
"Sikap Luhut sangat aneh. Sebab, sekaliber dia masih mau pasang badan untuk melawan pihak-pihak, termasuk anggota dan kebijakan Presiden soal ancaman virus Corona dari TKA asal Tiongkok, dan negara lainnya yang termuat dalam Kepres No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19," jelasnya.
Menurut dia, sikap tersebut menimbulkan pertanyaannya, ada apa? padahal, Kemenaker menyebutkan bahwa kedatangan TKA asal Tiongkok itu ilegal.
Baca Juga : HIPMI Minta Para Pihak Bahu Membahu Tangani COVID 19
"Siapa yang patut kita percaya? Seharusnya, semua anggota kabinet harus memiliki sensitifitas dan cara pikir yang sama bahwa, virus Corona telah mengancam Indonesia. Untuk itu saya meminta Presiden segera menertibkan semua anggota kabinetnya agar lebih banyak bekerja ketimbang bicara," tutupnya.
Reporter: Rahmat
Editor: Sumarlin
