Berlangsung Ricuh, Massa Kurung Tim KPK di Busel
Deni Djohan, telisik indonesia
Kamis, 28 Oktober 2021
0 dilihat
Suasana ricuh massa aksi dan Satpol-PP di pintu masuk kantor Bupati Busel. Foto: Dheny/Telisik
" Massa yang tidak kehabisan akal kemudian bergerak ke samping kantor. Namun upaya itu kembali gagal. Aksi saling dorong pagar pun kembali tak terhindarkan "
BUTON SELATAN, TELISIK.ID - Aksi unjuk rasa yang digelar Himpunan Mahasiswa, Pemuda Batauga (HIMPETA) di kantor Bupati Buton Selatan (Busel), berujung ricuh, Kamis (28/10/2021).
Mereka kesal karena tak bisa bertemu Kosubga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kericuhan terjadi ketika massa ingin menerobos masuk ke dalam kantor Bupati untuk bertemu tim Kosubga KPK RI dan Bupati Arusani. Namun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) lebih dulu menutup pagar gerbang.
Massa yang tidak kehabisan akal kemudian bergerak ke samping kantor. Namun upaya itu kembali gagal. Aksi saling dorong pagar pun kembali tak terhindarkan.
Massa yang kesal akhirnya menutup semua pagar yang digunakan sebagai akses keluar pegawai agar Tim Kosubga KPK tak bisa keluar dari kantor.
Kericuhan kembali terjadi ketika salah satu peserta aksi yang ingin masuk ke dalam kantor Bupati dipukul oleh salah satu anggota Satpol-PP. Massa aksi yang tak terima dengan itu kemudian kembali memaksa masuk ke dalam kantor Bupati. Kericuhan pun kembali terjadi.
"Tujuan kami bertemu kosubga KPK ini untuk berdiskusi sembari menyerahkan data terkait dugaan pelanggaran terjadi di Busel," kata Ketua Himpeta, La Ode Jurdin.
Adapun kasus yang telah diinventarisir, lanjut dia, terkait pembangunan dermaga di Kelurahan Busoa, Kecamatan Batauga yang hingga kini tak diketahui siapa pemiliknya.
Baca Juga: Jemaah Terkejut Temukan Mayat Terlentang di Teras Masjid
Baca Juga: Polisi Tangkap Warga Bawa Badik Gagang Kepala Buaya, Diselip di Pinggang
Padahal terdapat anggaran daerah sebesar Rp 50 juta dalam pembangunan dermaga tersebut.
Kemudian soal ganti rugi lahan Pemda di Kelurahan Bandar Batauga yang terkesan diskriminasi. Bagaimana tidak, Pemda hanya mengganti lahan milik ketua DPRD Busel, La Ode Armada yang tidak lain adalah adik Bupati Busel, La Ode Arusani sebesar Rp 250 ribu.
Sementara pemilik lahan lainnya hanya dikenakan ganti rugi tanaman.
"Ini sangat diskriminasi sekali. Harusnya pemerintah itu berpihak kepada rakyat. Tapi yang terjadi hanya memperkaya diri sendiri. Coba penegak hukum cek bangunan itu, lahannya milik siapa? karena itu dibeli gunakan uang daerah," ucapnya.
Hingga berita ini dibuat, aksi unjuk rasa masih terus dilakukan. Sementara pihak pemda maupun kosubga KPK belum menemui massa. (A)
Reporter: Deni Djohan
Editor: Fitrah Nugraha
