BPJS Kesehatan dan Kejati Sulawesi Tenggara Perkuat Sinergi untuk Optimalisasi Program JKN

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang telah berperan aktif mendukung BPJS Kesehatan dalam menangani berbagai kasus hukum di bidang perdata. Kolaborasi ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan Program JKN," ujarnya.

Yessi juga menekankan pentingnya pelaksanaan program kerja bersama yang lebih efektif, terutama dalam menghadapi ketidakpatuhan pemberi kerja.

Baca Juga: RS Aliyah 3 Kendari Permudah Layanan Melalui Aplikasi Mobile JKN

"Kami berharap kerja sama ini dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja bersama. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa hak-hak peserta JKN terlindungi dengan baik," tambah Yessi.

Kerja sama antara BPJS Kesehatan dan Kejati Sulawesi Tenggara tidak hanya terbatas pada penanganan kasus hukum di pengadilan, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif melalui pemberian Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk litigasi maupun non-litigasi.

SKK ini diharapkan dapat membantu menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara, terutama dalam konteks pengelolaan iuran JKN yang menjadi kewajiban badan usaha.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Rinaldi Wibisono, secara simbolis menyerahkan SKK kepada Kejati Sulawesi Tenggara. SKK ini mencakup dua badan usaha yang selama ini belum memenuhi kewajibannya dalam Program JKN.

"Dengan dukungan dari Kejaksaan Tinggi Sultra, kami berharap proses negosiasi dan penyelesaian hukum dapat berjalan dengan lancar, sehingga hak-hak peserta JKN tetap terjaga," ungkap Rinaldi.

Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Tenggara, yang turut menunjukkan komitmen bersama dalam memastikan kepatuhan pemberi kerja terhadap peraturan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan program JKN.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Hendro Dewanto, menekankan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan peran dan kontribusi kedua lembaga bagi pembangunan nasional.

Baca Juga: Pemkot Kendari Gencar Turunkan Stunting, Pj Wali Kota: Target Mendekati Nol

"Nota kesepahaman ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang telah terjalin sebelumnya, dan kami sangat menghargai kepercayaan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada kami. Kejaksaan akan terus berkomitmen untuk memberikan bantuan hukum yang maksimal guna memastikan bahwa pelaksanaan Program JKN dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," jelas Hendro.

Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi mengenai langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh kedua belah pihak sebagai tindak lanjut dari kerja sama ini.

Diskusi tersebut mencakup rencana aksi untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, strategi penegakan hukum yang lebih efektif, serta upaya bersama dalam menjaga keberlanjutan Program JKN di Sulawesi Tenggara.

Melalui kolaborasi ini, BPJS Kesehatan dan Kejati Sulawesi Tenggara berharap dapat menciptakan lingkungan hukum yang kondusif dalam pelaksanaan Program JKN, sekaligus memastikan bahwa setiap peserta JKN mendapatkan perlindungan yang layak. (C-Adv)

Penulis: Sigit Purnomo

Editor: Haerani Hambali

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS