Bupati Muna Bahas Penyelesaian Masalah Pasca Pemekaran DOB di Kemendagri
Sunaryo, telisik indonesia
Jumat, 18 Juni 2021
0 dilihat
Bupati Muna, LM Rusman Emba (batik navi coklat) menjadi narasumber di Kemendagri. Foto: Ist.
" Bupati Muna, LM Rusman Emba, menjadi salah satu narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). "
MUNA, TELISIK.ID - Bupati Muna, LM Rusman Emba, menjadi salah satu narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otoda) menjadikan Rusman Emba sebagai narasumber membahas penyelesaian permasalahan pasca pemekaran pada daerah otonom baru (DOB) pada wilayah Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Maluku, Jumat (18/6/2021).
Rusman secara gamblang menjelaskan, problematika yang dihadapi antara daerah induk dan daerah pemekaran yang kerap terjadi adalah persoalan aset dan tapal batas wilayah.
Ia mencotohkan antara Muna dan Muna Barat (Mubar). Persoalan aset dan tapal batas baru bisa tuntas bertahun-tahun lamanya. Hal tersebut, dilakukan setelah kedua daerah duduk bersama.
"Kuncinya adalah kekompakan. Daerah pemekaran harus bersinergi dengan daerah induk," kata Rusman.
Baca juga: ASR: Memulai Sesuatu Harus dengan Mencintai
Baca juga: Layanan GeNose Sudah Tersedia di KM Jetliner, Digunakan Saat Berlayar
Mantan senator DPD-RI itu mengatakan, pemekaran wilayah sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat akselerasi pembangunan daerah.
"Pemekaran itu bukan untuk membentuk kelompok raja-raja kecil dan berebutan jabatan," timpalnya
Menurut mantan senator DPD-RI itu, penerapan otonomi daerah dilakukan agar daerah dapat mandiri secara fiskal tanpa bergantung pada pemerintah pusat.
Karenanya, masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam mewujudkan Pemkab yang efektif melalui perubahan paradigma pemerintahan dan pembangunan.
"Langkah lain adalah adanya upaya peningkatan sinergi antar pemerintahan, pemetaan masalah berbasis data, inovatif, kolaboratif serta korektif," ungkapnya.
Pada DOB, tambah Rusman, sangat memerlukan pemerintahan yang cerdas. Artinya, dibutuhkan pemimpin yang kompeten dan memiliki kepribadian yang mempu berinovasi dan berkreasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta kesejahteraan masyarakat. (B)
Reporter: Sunaryo
Editor: Fitrah Nugraha
