Oleh: Efriza
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP)
PUBLIK dibuat keheranan sekaligus kagum dalam beberapa hari lalu. Ketika salah satu anggota DPR dari partainya pemerintah menyatakan menolak divaksin.
Esok paginya, Presiden Joko Widodo memberikan bukti nyata kepada masyarakat, ia menjadi orang pertama yang disuntikkan vaksin Sinovac untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama 10 bulan di Indonesia.
Tak cukup di situ, publik pun dikejutkan oleh rilis media dari PDI Perjuangan yang mencoba meluruskan maksud dari pernyataan anggota DPR tersebut, yang poin intinya ini adalah yang terjadi di DPR adalah bentuk pengawasan legislatif.