Deretan Kontroversial SMA di Nusa Tenggara Timur Masuk Jam 5 Pagi

1. Tak ada korelasi masuk pagi dengan pencapaian kualitas pendidikan

Satriwan Salim menilai kebijakan ini juga tidak berkorelasi dengan capaian kualitas pendidikan. Masalah pendidikan di provinsi ini sangat banyak, di antarnya menjadi provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi sebesar 37,8 persen (Kemenkes, 2021).

Baca Juga: Viral: Pelajar di NTT Wajib Masuk Sekolah Pukul 5 Pagi, Siswa Hadir Cuma 1 Orang

IPM Nusa Tenggara Timur 65,28 peringkat ke-32 dari 34 provinsi (BPS, 2021), masih banyak kelas-kelas di sekolah dalam kondisi rusak 47.832 kelas (NPD Kemdikbudristek 2021), 66 persen SD belum dan berakreditasi C, 61 persen SMP belum dan berakreditasi C, 56 persen SMK belum dan berakreditasi C.

Ribuan guru honorer di Nusa Tenggara Timur diberi upah jauh di bawah UMK/UMP berkisar antara Rp 200 ribu - 750 ribu per bulan. Dia melanjutkan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara masuk sekolah pukul 5 pagi dengan upaya peningkatan IPM, menurunkan stunting, memperbaiki bangunan ruang kelas atau sekolah, memperbaiki akreditasi atau kualitas sekolah, dan meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

"Mestinya kebijakan pendidikan pemprov fokus saja pada masalah yang esensial dan pokok di atas. Bisa dikatakan pemprov ini menggaruk yang tidak gatal," ucapnya dilansir dari Tirto.id.

2. Kebijakan yang tak ramah anak

Sementara itu Ketua P2G Nusa Tenggara Timur, Wilfridus mengatakan, masuk sekolah pukul 5 pagi sepertinya akan menjadi kebijakan masuk sekolah terpagi di dunia. Kebijakan yang akan ditertawakan oleh komunitas pendidikan internasional nantinya.

Kebijakan tersebut amat tidak ramah anak, orang tua, dan guru. Kalau jam masuk sekolah pukul 5 pagi, paling tidak murid harus bangun pukul 4 pagi, bahkan bisa saja pukul 3 pagi jika jarak antara sekolah, rumah jauh, bahkan masih banyak siswa yang berjalan kaki menuju sekolah yang jauh.

Di sisi lain, tak mungkin guru-guru datang pukul 5 melainkan lebih pagi lagi. Belum lagi bagi wilayah yang minim sarana transportasi umum atau akses jalan yang sulit diakses termasuk minim penerangan lampu jalan.

Baca Juga: Presiden Diminta Hentikan Program Masuk Sekolah Pukul 5 Pagi di Nusa Tenggara Timur

"Artinya, pemprov tidak mempertimbangkan kebijakan tersebut dengan landasan kajian secara geografis dan transportasi publik," ucap Wilfridus.

3. Tingkatkan angka kriminalitas

Dalam laporan jaringan P2G Nusa Tenggara Timur, kondisi pagi pukul 5 Wita di sana justru masih sepi aktivitas masyarakat dan suasana masih gelap, tentu sangat berpotensi terjadinya tindak kriminalitas atau faktor keamanan.

Kebijakan ini berpotensi meningkatkan biaya hidup orang tua siswa. Sebab bagi yang rumahnya jauh dari sekolah ditambah belum ada kendaraan umum beroperasi jam tersebut, mereka akan terpaksa mengontrak kos-kosan di dekat sekolah, tentu berdampak pada membengkaknya biaya hidup tambahan per bulan. (C)

Penulis: Nur Khumairah Sholeha Hasan

Editor: Haerani Hambali

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS