Diduga Korupsi, Mahasiswa Minta Jaksa Periksa Kadis BMBK Provinsi Sumatera Utara
Reza Fahlefy, telisik indonesia
Kamis, 22 September 2022
0 dilihat
Massa ketika berdemonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan AH Nasution Medan terkait dugaan korupsi di Dinas BMBK Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Foto: Reza Fahlefy/Telisik.
" Massa dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GMP) melakukan demonstrasi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Jalan AH Nasution, Medan "
MEDAN, TELISIK.ID - Massa dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GMP) melakukan demonstrasi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Jalan AH Nasution, Medan, Kamis (22/9/2022).
Ramadan, selaku kordinator lapangan GMP Provinsi Sumatera Utara membeberkan, adanya dugaan Korupsi di Dinas Bina Marga Bina Kontruksi (BMBK) Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Dinas BMBK di proyek yang dikerjakan oleh PT Ayu Septa Perdana (ASP) pada tahun 2020, 2021 dan 2022.
"Pertama, kami mendapatkan informasi adanya dugaan KKN pada proyek peningkatan struktur jalan provinsi ruas simpang Labuhan Bilik-Panipahan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2020 Rp 16,1 miliar oleh PT ASP," kata Ramadan dalam orasinya.
Baca Juga: Buka Pendaftaran, Bawaslu Muna Inginkan Panwascam Beritegritas
Selanjutnya, dugaan KKN pada proyek peningkatan struktur jalan provinsi ruas aek Kotabatu-Batas Tobasa di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2021 senilai Rp 21,3 miliar dikerjakan oleh PT ASP.
"Terakhir, dugaan KKN pada proyek Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Pada Ruas Tanjung Balai (Pangkal Tembok) - Pasar I - Batas Labuhan Batu Utara di Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp 22,9 miliar dikerjakan juga oleh PT ASP. Kami duga ketiga proyek ini terindikasi terjadi KKN," ungkapnya.
Dugaan massa, terjadi persekongkolan antara pihak Dinas BMBK dan kontraktor atau pemenang proyek. Mereka meminta agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memeriksa kepala dinasnya.
"Kami meminta dan mendesak aparat penegak hukum agar segera memeriksa Kadis BMBK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas dugaan persekongkolan. Panggil juga pihak PT ASP dan konsultannya dari CV Prima Rancang," tegasnya.
Baca Juga: Mulai Dibangun, Patung Oputa Yi Koo Jadi Ikon Sejarah Bangsa
Selain itu, massa juga meminta kepada Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi segera mengevaluasi Kepala Dinas Bina Marga Bina Kontruksi, Bambang Pardede.
"Kuat dugaan kami, ada persekongkolan antara kepala dinas dengan pemenang proyek," terangnya.
Terpisah, Agus perwakilan dari pihak Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menerima aspirasi dari massa.
"Aspirasi dari masyarakat ini akan kami terima, selanjutnya akan dimasukan ke dalam bagian surat masuk, untuk diteruskan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Semua aspirasi dari teman teman mahasiswa ini akan kami tindaklanjuti," ungkapnya. (B)
Penulis: Reza Fahlefy
Editor: Kardin
