adplus-dvertising

DPRD Ingatkan Pemkab Muna Barat Hindari SiLPA Bermerk

Sunaryo, telisik indonesia
Jumat, 09 Desember 2022
517 dilihat
DPRD Ingatkan Pemkab Muna Barat Hindari SiLPA Bermerk
Wakil Ketua DPRD Muna Barat, Uking Djassa bersama mantan Ketua KAHMI Muna Barat, Zahrir Baitul. Foto: Ist.

" Setiap tahun, SiLPA yang ada bersumber akibat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan OPD tidak terealisasi di tahun berjalan "

MUNA BARAT, TELISIK.ID - Wakil Ketua DPRD Muna Barat, Uking Djassa, mengingatkan pemerintah kabupaten (pemkab) untuk menghindari adanya Sisi Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) bermerk.

Pasalnya, setiap tahun, SiLPA yang ada bersumber akibat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terealisasi di tahun berjalan.

Tahun ini saja misalnya, SiLPA mencapai Rp 80 miliar. SiLPA itu itu bukan dari kelebihan tender ataupun pembiayaan. Namun berasal dari kegiatan-kegiatan OPD yang memiliki merk tidak terselesaikan hingga akhir tahun.  


"Ini bentuk kegagalan OPD. Sistem perencanaan tidak matang dan taktis dalam merinci kebutuhan anggaran setiap tahun," ungkap Uking, Jumat (9/12/2022).

Saat ini, Pj Bupati Bahri berencana akan mengevaluasi realisasi penggunaan anggaran setiap OPD. Uking sangat mendukung langkah Pj bupati itu. Artinya, dari evaluasi itu, dapat diketahui, berapa besar anggaran yang sudah terserap.

Baca Juga: Destinasi Wisata Pulau Sagori Bombana Sajikan Keindahan Alam Memukau

"Saya sangat sepakat dengan adanya evaluasi, sehingga bagi OPD yang tidak maksimal menggunakan anggaran, ke depan bisa dikurangi," ungkapnya.

Mantan Ketua DPRD Muna itu berharap OPD dapat menyusun perencanaan penganggaran dalam setahun lebih cermat, sehingga tidak bisa terealisasi dengan baik.

Baca Juga: Korban Pembunuhan di Papua Dikuburkan Malam Ini

"SiLPA bermerk itu bukan harus yang dibanggakan. Itu bentuk kegagalan perencanaan," tegasnya.

Sementara itu, Pj Bupati Bahri telah meminta OPD untuk mempersiapkan laporan realisasi penggunaan anggaran. Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu akan mengecek satu persatu.

"Jangan main-main dengan pengelolaan anggaran. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan," terangnya. (B)

Penulis: Sunaryo

Editor: Haerani Hambali

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Artikel Terkait
Baca Juga