DPRD Kolaka Utara Harap Serapan Anggaran Perubahan APBD 2023 Efektif, Efisien dan Tepat Sasaran
Muh. Risal H, telisik indonesia
Selasa, 26 September 2023
0 dilihat
Rapat paripurna DPRD Kolaka Utara penyerahan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Foto Muh Risal H/Telisik
" Fraksi DPRD Kolaka Utara berharap serapan anggaran Perubahan APBD tahun 2023 lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran "
KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - DPRD Kabupaten Kolaka Utara menggelar rapat paripurna penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2023.
Dalam rapat paripurna kali ini, fraksi DPRD Kolaka Utara berharap serapan anggaran Perubahan APBD tahun 2023 lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Selain itu, fraksi-fraksi di DPRD juga menyorot pembangunan infrastruktur, kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), inovasi daerah untuk meningkatkan PAD, mendorong lahirnya program pro rakyat, netralitas ASN, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Pandangan fraksi-fraksi tersebut sebagai berikut.
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)
F-PDIP meminta pemerintah daerah atau Dinas terkait memperhatikan agar program dan kegiatan yang telah dibuat memperhatikan tenggang waktu kegiatan.
Hal itu, penting untuk memastikan semua program dan kegiatan dapat terealisasi tepat waktu mengingat tahun 2023 menyisakan tiga bulan lagi.
"Kami berharap dalam hal penjabaran APBD Perubahan 2023 tetap pada prinsip efektif dan efisien," pinta Ketua Fraksi, Nasir Banna, Senin (25/9/2023).
Fraksi PDIP mengapresiasi penghargaan dan pemberian Dana Bagi Hasil (DBH) dan insentif inflasi kepada pemerintah daerah atas keberhasilan menekan laju inflasi di Kolaka Utara.
"Kami berharap ada berkelanjutan dan ditingkatkan agar laju inflasi dapat terus ditekan dan semoga program dan kegiatan penurunan inflasi yang dihasilkan memberikan dampak langsung ke masyarakat," harapnya.
2. Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB)
F-PBB berharap Pemkab Kolaka Utara terus berinovasi dan membuat terobosan yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaan lebih optimal.
"Harapan kami Perubahan APBD tahun anggaran 2023 dapat dimaksimalkan, khususnya program prioritas yang tepat sasaran agar manfaatnya betul-betul dapat dirasakan masyarakat Kolaka Utara," kata Anggota F-PBB, Sudarmin.
Peserta rapat paripurna DPRD Kolaka Utara penyerahan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Foto: Diskominfo Kolaka Utara
Pola penyerapan anggaran juga mesti dilakukan dalam gerak yang berimbang, proporsional, dan berkelanjutan. Pola anggaran yang hendak dicapai ke depan tidak sebatas terserapnya anggaran, tetapi terpenting penyerapan anggaran dapat melahirkan efek positif dalam rangka menggerakkan roda pembangunan daerah.
3. Fraksi Partai Demokrat (F-Demokrat)
F-Demokrat mengingatkan setiap OPD untuk mengutamakan program kegiatan di masing-masing bidang, bukan memperbanyak perjalanan dinas yang tidak berhubungan dengan program.
Mereka juga menyarankan pemerintah daerah memberikan reward OPD yang berprestasi dan berinovasi bagi kemajuan Kabupaten Kolaka Utara serta mengevaluasi OPD yang tidak punya kemampuan dan inovasi.
"Kami berharap Pemda tetap mendahulukan kepentingan dan kemajuan daerah Kolaka Utara di atas kepentingan orang atau golongan tertentu. Sumber persoalan dipicu keberpihakan, ketidakadilan, dan perlakuan yang tidak sama terhadap komunitas atau golongan tertentu saja," kata ketua F-Demokrat, Sabrie.
Fraksi partai besutan AHY ini meminta OPD merancang program yang lebih pro rakyat agar bisa berdampak langsung untuk kesejahteraan rakyat Kolaka Utara, seperti pemanfaatan sektor pariwisata yang mampu membangkitkan ekonomi kecil.
"Kami berharap adanya terobosan-terobosan baru dari pemerintah daerah untuk mendongkrak PAD dan mengoptimalkan kinerja Perusda serta PDAM, mengingat daerah kita sangat tergantung dari dana transfer pusat berupa DAU, DBH," harapnya.
Untuk infrastruktur, F-Demokrat meminta Dinas PUPR Kolaka Utara melakukan pengaspalan di Dusun I sampai Dusun III Desa Awo, Kecamatan Kodeoha, sepanjang satu kilometer.
"Akses jalan tersebut sangat memprihatinkan dimana ada beberapa fasilitas pemerintah seperti sekolah dasar, TK, dan Pustu," urainya.
4. Fraksi Berkarya
Sementara Fraksi Karya Indonesia (F-Berkarya) harap Perubahan APBD 2023 mengutamakan hal-hal utamanya sektor perekonomian, kesehatan dan pendidikan.
"Kami meminta Dinas PUPR dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan talud di dua desa yakni Desa Walasiho dan Pitulua menggunakan Dana Alokasi Umum," pita ketua Fraksi Berkarya, Adi Putra.
F-Berkarya juga berharap Pj Bupati Kolaka Utara, bisa bersifat netral dalam menjalankan tugasnya sebagai Pj Bupati Kolaka Utara, serta mensosialisasikan kepada ASN tentang pentingnya asas netralitas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
"Dalam aturan tersebut disebutkan, ASN dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik. ASN diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun," jelasnya.
Dia juga berharap Pj bupati melanjutkan semua kegiatan dan rencana yang sudah dimulai bersama Pj bupati sebelumnya, khususnya pembangunan smelter dan Bandara Kolaka Utara.
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)
F-PKB berharap Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dukcapil, dan DPMD mengawal BPJS bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah provinsi agar selalu meng-update data secara terpadu dan berkesinambungan guna meminimalisasi data kepesertaan yang non aktif serta mensosialisasikan kekurangan dan kelebihan memberikan pemahaman sebab akibat penonaktifan data DTKS.
"Kami meminta pemerintah daerah memikirkan pengadaan lokasi dan kantor Pos Damkar wilayah II Lapai, keamanan dan kenyamanan anggota serta fasilitas yang memadai," pinta Ketua Fraksi PKB, Muh. Syair.
F-PKB juga meminta PDAM meningkatkan Pelayanan Air Bersih di Desa Sapoiha, Lelehao dan Watunohu, Kecamatan Watunohu serta pengadaan jaringan air bersih Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah, dan Desa Tinuna, Kecamatan Porehu.
"Bahwa aspirasi ASN dan masyarakat pada masa transisi Pemerintahan Kolaka Utara terkait isu benih-benih kegaduhan politik dan kegaduhan birokrasi sangat diperlukan penekanan dan kebijakan yang konkrit," pungkasnya. (A-info)
Muh. Risal H, telisik indonesia
