DPRD Sulawesi Tenggara Ingin Anggaran Pengaspalan Jalan Provinsi di Kolaka Utara Dialihkan ke Pengerasan

Tidak hanya rusak parah, jalur perlintasan di Desa Leleulu menuju Loka yang kerap digunakan warga setempat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi nyaris putus akibat longsor.

Sulitnya akses kendaraan tersebut menyebabkan harga kebutuhan pokok dan pertanian (pupuk) di Kecamatan Porehu dan beberapa desa di Kecamatan Tolala meroket. Lonjakan harga mencapai 15-20 persen dari harga normal yang ditetapkan.

Kondisi jalan yang rusak parah itu, sempat viral di media sosial Facebook. Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Ali Mazi-Lukman Abunawas pun disorot.

Baca Juga: Masyarakat Tidak Setuju Pengaspalan Jalan Desa Eensumala Dialihkan, Ini Penjelasan PUPR

Bahkan dalam video 1 menit 20 detik yang direkam mantan Kasatpol PP Sulawesi Tenggara, Bustam dan diunggah pemilik akun Facebook Arimin Lamai Tolaki (13 Mei 2023) lalu, meminta agar Gubernur Sulawesi Tenggara memperhatikan jalan provinsi di Kecamatan Porehu menuju Kecamatan Tolala.

"Bapak Gubernur, Ali Mazi ini jalan di Desa Loka menuju Tolala. sangat rawan pak gubernur seperti jalan masuk hutan. Ini jalan provinsi yang sama sekali tidak pernah diperhatikan, kondisinya sangat parah," kata mantan Kasatpol PP.

"Oleh karena itu, saya menggugah pak gubernur agar melakukan pembenahan. Saya juga salah satu timnya kemarin yang biasa mendampingi kadang hanya bertiga dengan sopir dalam mobil. Dia sering sampaikan ke saya, jika ada kesusahan masyarakat sampaikan ke saya pak Bus," lanjutnya.

Merespon persoalan jalan provinsi di bagian Utara Kabupaten Kolaka Utara ini, DPRD Sulawesi Tenggara telah membentuk panitia khusus (pansus) yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Jumarding dan telah meninjau langsung kondisi jalan bersama instansi terkait.

"Kami sudah meninjau dan memeriksa beberapa titik kondisi jalan bersama Bina Marga PUPR Sulawesi Tenggara, mulai Kecamatan Batu Putih-Porehu-Tolala. Kondisi jalan di sana memang agak rawan," terangnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, secara prinsipil penanganan akan dilakukan secepatnya pada titik-titik yang dianggap rawan. Mengingat kondisi jalan rusak cukup panjang, maka pansus merekomendasikan Dinas PUPR agar lelang proyek pengaspalan jalur Batu Putih-Porehu sebesar Rp 5 miliar dipending sementara

"Nanti di perubahan anggarannya kita alihkan ke pengerasan jalan dan pembuatan drainase saja," ujarnya.

Pertimbangannya, lanjut Ketua DPC Partai Demokrat Kolaka Utara itu, anggaran Rp 5 miliar itu hanya cukup untuk mengaspal jalan sepanjang 1,5 kilometer dari 50 kilometer jalan rusak di sepanjang jalan Batu Putih-Porehu-Tolala.

"Biar bisa digunakan efektif baiknya kita alihkan saja ke pengerasan. Karena anggaran itu dianggarkan pada APBD reguler, maka anggarannya kita tahan dan kita anggarkan ulang di perubahan," bebernya.

Sementara itu, anggota DPRD Kolaka Utara yang juga warga Kecamatan Porehu, Basman kurang sepakat dengan keinginan Pansus DPRD Sulawesi Tenggara. Masyarakat saat ini menginginkan pengaspalan, bukan pengerasan.

"Seharusnya tidak dipending karena keinginan masyarakat itu pengaspalan bukan pengerasan. Meski nominalnya kecil terima saja, sambil mengusahakan anggaran lainnya," imbuhnya, Senin (10/7/2023).

Politisi Demokrat Kolaka Utara itu, belum mendapat informasi pasti terkait pengalihan anggaran tersebut. Meski demikian, ia berharap Pemprov Sulawesi Tenggara lebih peka melihat dan merespon kondisi jalan di Porehu.

Baca Juga: Rusak 32 Tahun, Ratusan Warga Lalembuu Minta Jokowi Ambil Alih Pengaspalan Jalan Provinsi Jalur Konawe Selatan-Kolaka Timur

"Prihatin juga kami melihat kondisi masyarakat yang sudah bertahun-tahun seperti itu," tukasnya.

Menurut Ketua DPRD Kolaka Utara, Buhari Djumas, kurang lebih 9 kilometer ruas jalan Batu Putih-Porehu rusak parah, sementara jalur dari Desa Sarambu hingga Leleulu rusak berat mencapai 20 kilometer.

Bahkan kata dia, tiga desa di Kecamatan Porehu sama sekali tidak dapat diakses kendaraan roda empat. Imbasnya, harga kebutuhan pokok meroket hingga 100 persen dari harga pasaran.

"Harga kebutuhan pokok naik hingga 50 persen. Bahkan Desa Leleulu, Loka, dan Larui yang sama sekali tidak bisa diakses kendaraan roda empat, malah lebih dari 100 persen naiknya," urainya.

Sekertaris DPC Demokrat Kolaka Utara ini berharap, pemerintah provinsi peka melihat kondisi jalan yang menghubungkan tiga kecamatan tersebut. Sehingga anggaran pembenahan yang dikucurkan tiap tahun lebih besar lagi.

"Tiap tahun anggaran pembenahan jalan di sana turun tapi nominalnya kecil sekali, hanya Rp 2 miliar sampai Rp 5 miliar saja. Kalau anggarannya segitu pembenahannya pasti tidak maksimal," keluhnya. (A)

Penulis: Muh Risal H

Editor: Kardin

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS