Gerindra Soroti Antrean Panjang Obat BPJS di RSUD Djafar Harun, Pelayanan Dinilai Makin Lambat
Muh. Risal H, telisik indonesia
Kamis, 27 November 2025
0 dilihat
Wakil Bupati Kolaka Utara, Jumarding segera tindaklanjuti penambahan loket obat pengguna BPJS di BLUD Rumah Sakit Djafar Harun Lasusua. Foto: Muh. Risal H/Telisik.
" Pelayanan pengambilan obat bagi pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Djafar Harun kembali menjadi sorotan "
KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Pelayanan pengambilan obat bagi pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Djafar Harun kembali menjadi sorotan.
Dalam pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2026 yang penyampaiannya diwakilkan secara keseluruhan kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat, Fathulla Hasyim.
Fraksi Gerindra menyampaikan kritik keras terkait lambannya layanan di loket farmasi yang kerap menimbulkan antrean panjang.
Fraksi Gerindra mengaku menerima banyak keluhan masyarakat, terutama pasien BPJS yang harus menunggu lama untuk mengambil obat. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
“Kami meminta RSUD Djafar Harun segera menambah loket pengambilan obat. Antrean panjang yang terus terjadi tidak boleh dibiarkan, karena menyangkut pelayanan dasar bagi masyarakat,” tegasnya, Kamis (27/11/2025).
Baca Juga: 12 ASN Daftar Lelang Jabatan Eselon II di Muna, Ini Nama-namanya
Menurut Gerindra, penambahan loket merupakan langkah mendesak agar alur pelayanan lebih cepat dan tidak menumpuk pada jam-jam tertentu.
Mereka menilai rumah sakit harus melakukan pembenahan manajemen pelayanan, mengingat tingginya jumlah pasien BPJS yang menjadi pengguna utama layanan farmasi.
Selain sektor kesehatan, Fraksi Gerindra turut menyoroti beberapa isu strategis lainnya, seperti efektivitas APBD 2026, yang diminta benar-benar diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
"Kami meminta rencana perampingan OPD, perlu dijelaskan secara lebih terbuka agar langkah efisiensi tidak mengganggu kinerja pelayanan publik," ujarnya.
Masalah ternak berkeliaran di Lasusua, yang dinilai perlu penataan ulang pemberian bantuan sapi agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum.
"Bantuan sapi sebaiknya diberikan kepada peternak yang memiliki lokasi peternakan agar tidak menimbulkan masalah," terangnya.
Fraksi Gerindra berharap kritik yang disampaikan mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan manajemen BLUD Rumah Sakit Djafar Harun.
Baca Juga: Belasan Rumah di Kolaka Utara Diterjang Banjir Bandang, Warga Diminta Waspada
Mereka menegaskan, pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang tidak boleh terhambat oleh persoalan teknis seperti kurangnya loket obat.
Sementara itu, Wakil Bupati Kolaka Utara, Jumarding menegaskan, akan menindaklanjuti segera masukan Fraksi Gerindra terkait penambahan loket obat untuk pasien yang menggunakan layanan BPJS.
"Masukan terkait penambahan loket obat di RSUD Djafar Harun akan segera ditindaklanjuti," tutur Jumarding. (B)
Penulis: Muh. Risal H
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
