GPM dan Ombudsman RI Dorong Pelayanan dan Pengawasan Kebijakan Publik
Rasmin Jaya, telisik indonesia
Minggu, 07 Mei 2023
0 dilihat
GPM dan Ombudsman RI dorong pelayanan dan pengawasan kebijakan publik kepada masyarakat, serta menjabarkan beberapa peran dan fungsi strategis dari Ombusman. Foto: Rasmin Jaya/Telisik
" Gerakan pemuda marhaenisme (GPM) Sulawesi Tenggara berdialog bersama Ombusman RI dan tokoh akademisi guna membicarakan pelayanan dan pengawasan kebijakan publik serta perkembangan daerah "
KENDARI, TELISIK.ID - Gerakan pemuda marhaenisme (GPM) Sulawesi Tenggara berdialog bersama Ombusman RI dan tokoh akademisi guna membicarakan pelayanan dan pengawasan kebijakan publik serta perkembangan daerah.
Kegiatan membahas peran penting Ombusman dalam membangun daerah tersebut berlangsung di salah satu tempat di Jalan Korumba, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan dihadiri sejumlah organisasi ekstra kampus, pada Minggu (7/5/2023).
Komisioner Ombudsman RI, Heri Susanto membeberkan tugas dan fungsi Ombudsman sebagai lembaga negara yang mengawasi penyelenggara negara, pelayanan publik, baik di Pemerintahan Pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia.
“Termasuk BUMN, BUMD, BHMN dan BHMS yang menggunakan APBN dan APBD,” katanya.
Baca Juga: Kepala Dinas di Sulawesi Tenggara Ini Ternyata Lebih Kaya Dibanding Ali Mazi, Punya Harta Rp 29 Miliar
Heri mengaku, masyarakat masih kebingungan dalam menyampaikan aspirasinya ke Ombudsman RI. Padahal, salah satu pilar Ombudsman berasal dari keluhan dan pengaduan masyarakat.
“Salah satu pilar adalah pengaduan masyarakat, maka kinerja Ombudsman berdasarkan pengaduan masyarakat,” katanya.
Sinergi Ombudsman dengan seluruh elemen dan komponen adalah hal yang sebaiknya dilakukan. Sinergitas baik itu pemerintah, masyarakat maupun para awak media yang terlibat didalamnya.
“Ada 7 elemen yang harusnya bisa harmonis dan berinteraksi baik. Ketujuhnya selain Ombudsman adalah parlemen, pemerintah, badan usaha, pers, ormas dan LSM, serta kampus,” urainya.
Kerjasama antara ketujuh elemen tersebut dapat membuat kinerja masing-masing lebih efisien dan maksimal serta membantu percepatan pembangunan daerah.
Ketua GMP Sulawesi Tenggara, Rendi Tabara mengatakan, kegiatan tersebut mengangkat tema tentang optimalisasi peran ombudsman dalam perkembangan dan kemajuan daerah.
Ia menyampaikan tujuan kegiatan itu, sebagai optimalisasi untuk membangun kader GPM yang dapat terlibat dalam upaya memastikan pelayanan dan kebijakan publik di daerah berjalan secara baik dan benar.
“Harapan kami di GPM melalui diskusi ini Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara bisa memaksimalkan, khususnya membangun sinergisitas yang luas terhadap seluruh elemen yang berbeda agar peran Ombudsman bisa berjalan sebagaimana mestinya,” harapnya.
Baca Juga: Intip Tempat Nongkrong Keluarga Baru di KM 40 Kendari
Sementara Sekretaris GPM Sulawesi Tenggara, Asrul Syawal, mengharapkan keterlibatan pemuda dan masyarakat dalam mengawasi setiap kebijakan, khususnya dalam hal pelayanan publik di setiap instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD).
"Jika ada penyelewengan kan bisa langsung diadukan ke Ombusman, supaya mereka juga tidak sewenang-wenang melayani masyarakat," tegasnya.
Ia juga menegaskan, agar masyarakat selalu diberikan sosialisasi dan edukasi agar tidak kebingungan ketika mendapatkan sebuah masalah dan harus mengadu ke mana.
"Ini lah pentingnya kita sebagai pemuda, harus menjadi jembatan masyarakat dalam mendistribusikan permasalahan itu kepada stekholder terkait," ungkapnya. (A)
Penulis: Rasmin Jaya
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
.jpg)
