Halaman Sekolah di Bombana Amblas, Tak Kunjung Dapat Perhatian
Hir Abrianto, telisik indonesia
Kamis, 11 Mei 2023
0 dilihat
Kondisi halaman SMP Negeri 30 Kabaena Timur yang amblas, belum mendapat perhatian dari pihak terkait. Foto Ist.
" Halaman SMP Negeri 30 Kabaena Timur di Kelurahan Lambale amblas. Beberapa gedung ikut terancam seperti kantor atau ruang guru, labolatorium sekolah, parkiran hingga WC "
BOMBANA, TELISIK.ID - Halaman SMP Negeri 30 Kabaena Timur di Kelurahan Lambale amblas. Kepala SMP Negeri 30 Kabaena Timur, Anwar Sani mengatakan, kondisi ini makin parah ketika hujan dengan intensitas tinggi.
"Sudah lama kasihan ini kejadian (amblas). sudah beberapa kali diusulkan di musrembang, tapi sampai saat ini belum pernah ada yang pernah datang tinjau," ucapnya, Kamis (11/5/2023).
Dari kejadian ini, beberapa gedung ikut terancam seperti kantor atau ruang guru, labolatorium sekolah, parkiran hingga WC.
"Kalau ruang belajar masih aman, hanya yang terancam adalah kantor, labolatorium, parkiran dan beberapa WC. Ini kalau dibiarkan, dampaknya akan lebih besar lagi," tambahnya.
Baca Juga: Proyek SPAM Kementerian PUPR di Sumatera Utara Timbulkan Masalah
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana, Andi Muh. Arsyad mengatakan, saat ini beberapa sekolah di Bombana khususnya di Pulau Kabaena kerap mengalami kebanjiran saat hujan deras seperti yang terjadi di Desa Wumbuburo, Desa Balo dan SMP Negeri 30 Kabaena Timur.
"Kami sudah terima laporan, dan tim sudah mengecek di beberapa sekolah untuk memastikan penyebab banjir," ucapnya.
Baca Juga: Jawa Timur Sodorkan 8.024 Guru untuk Diangkat PPPK
Arsyad menjelaskan, berdasarkan temuan di lapangan, sekolah yang mengalami banjir belum lama ini diakibatkan minimnya drainase atau saluran air. Kejadian banjir, longsor dan bencana lainnya menurutnya harus dikoordinasikan dengan semua pihak baik Dinas PUPR, BPBD, pemerintah desa maupun kecamatan.
"Infrastruktur pendidikan kita berwenang dan betul-betul kami perhatikan. Tapi kalau seperti drainase atau lainnya harus dikoordinasikan dengan OPD terkait, mungkin Dinas PUPR bahkan pemerintah desa atau kelurahan, kecamatan dan BPBD," pungkasnya. (B)
Penulis: Hir Abrianto
Editor: Haerani Hambali
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
