" Kedepannya, kita ingin kurangi stok Bulog. Karena di Bulog sekarang ini kapasitas gudangnya 5.000 ton, berarti kalau dikonversi gabah kering panen, Bulog itu dia hanya bisa menampung 10 ribu ton gabah untuk panen kemarin ini. "
KONAWE, TELISIK.ID - Sudah tak diragukan lagi bahwa Kabupaten Konawe merupakan lumbung beras Sulawesi Tenggara bahkan hingga tingkat nasional.
Itu terbukti dengan hasil panen di sepanjang tahun yang selalu melimpah atau dalam artian surplus.
Namun, sebagai daerah dengan produksi beras melimpah, bukan tanpa masalah. Ada tantangan yang harus dituntaskan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe. Yakni serapan hasil panen para petani.
Karena gudang penyimpanan milik Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre Unaaha yang terletak di Kelurahan Tobeu, Kecamatan Unaaha itu memiliki kapasitas yang terbatas.
Tantangan ini juga berdampak turunnya harga jual gabah di tingkat petani yang dimana seharusnya harga pokok penjualan (HPP) Rp 4.200/kg, turun menjadi Rp. 3.500/kg.
Hal tersebut tak lantas membuat para petani mengeluhkan harga jual tersebut yang dirasa kurang pantas dengan kerja keras yang mereka lakukan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Konawe memiliki strategi tersendiri dalam menyerap hasil panen gabah milik para petani.
Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara saat ditemui Telisik.id mengemukakan beberapa strategi jitu Pemerintah Kabupaten Konawe ke depan untuk mengatasi keluhan petani.
Gusli Topan Sabara mengatakan, pihaknya bakal mengurangi stok beras yang ada di gudang Bulog saat ini. Karena di Bulog sekarang ini kapasitas gudangnya 5.000 ton, berarti kalau dikonversi gabah kering panen.
"Kedepannya, kita ingin kurangi stok Bulog. Karena di Bulog sekarang ini kapasitas gudangnya 5.000 ton, berarti kalau dikonversi gabah kering panen, Bulog itu dia hanya bisa menampung 10 ribu ton gabah untuk panen kemarin ini," ungkap politisi PAN Konawe ini.
Petani di Konawe sedang memanen sawahnya. Foto: Muh. Surya Putra/Telisik
Dimana, kata dia, daya tampung yang terbatas itu membuat sekitar 150 ton gabah yang ada di luar gudang tidak bisa ditampung oleh penggilingan.
Sementara itu, Bulog sendiri tidak bisa membeli sebab masih memiliki stok di gudang penyimpanan.
"Bulog tidak bisa membeli, karena penyimpanan terbatas," imbuhnya Gusli.
Oleh karena itu, Pemkab Konawe mengundang pihak Bulog untuk bersama mencari solusi atas tantangan ini.
"Kita cari bagaimana caranya supaya Bulog juga bisa segera mengintervensi pasar dengan membeli beras yang ada di penggilingan," kata mantan Ketua DPRD Konawe ini.
Setelah membahas persolan itu secara bersama, Pemkab Konawe bersama Bulog menyepakati langkah dan strategi yang akan ditempuh dalam rangka mengurangi stok Bulog yang ada di gudang.
Di antaranya, mendistribusikan beras kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang ada di Kabupaten Konawe.
"Kurang lebih 7 ribu ASN kita. ASN itu kan ada tunjangan berasnya, supaya setiap pegawai itu didistribusikan 10 kg/bulan. Insya Allah besok kita godok regulasinya," lanjut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Dengan demikian, stok beras yang ada di gudang Bulog itu akan terserap sebanyak 70 ton per bulannya.
Selain itu, Pemkab Konawe juga merancang strategi lainnya yakni penyerapan stok beras Bulog melalui industri yang ada di Konawe seperti PT Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI), PT Tani Prima Makmur (TPM), PT Utama Agrindo Mas (UAM).
"Ketiga perusahaan ini bisa juga mengambil langsung ke Bulog dengan (beras) kualitas premium," kata Gusli.
Dimana, ketiga perusahaan ini jika ditotal memiliki karyawan sebanyak 22 ribu orang. Sehingga, pendistribusian stok beras Bulog dapat tercapai sekitar 220 ton per bulannya.
Secara keseluruhan, jika dijumlahkan maka sekitar 300 ton per bulan beras yang berasal dari para petani di Konawe ini akan terserap.
Gusli menegaskan, pihaknya juga bakal menindak tegas jika terdapat pembelian gabah di tingkat tengkulak di bawah HPP.
"Kita tegas bahwa kalau ada kita dapatkan pembelian di tingkat tengkulak sekarang informasi sudah harga Rp 3.500, maka pemerintah daerah tidak akan main-main dan ini bukan gertak sambal," tegasnya.
Sebab hal ini menyangkut 70 persen masyarakat Kabupaten Konawe yang berprofesi sebagai petani. Sehingga pihaknya konsen agar stabilitas harga dapat terjaga.
Selanjutnya, ia mengatakan, pihaknya telah memerintahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Konawe agar Sistem Resi Gudang (SRG) yang ada di Kecamatan Wonggeduku diambil alih.
Dimana, nantinya SRG ini bakal dikelola oleh konsorsium Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
"Jadi SRG itu nanti akan dikelola oleh konsorsium Bumdes," kata Gusli.
Gusli menambahkan, jika program SRG yang bakal dikelola konsorsium Bumdes ini berjalan, maka akan membuat Kabupaten Konawe menjadi pionir terobosan dalam bisnis bidang pangan ini.
"Untuk menyelamatkan setiap panen raya petani kita, jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik," tutupnya. (B-Adv)
Muhamad Surya Putra, telisik indonesia
