Heri Budianto Tolak Pilkada di Tengah Pandemi
Musdar, telisik indonesia
Senin, 01 Juni 2020
0 dilihat
Heri Budianto. Foto: repro nasional.okezone.com
" Bukan lagi orang datang ke TPS menggunakan masker, petugas pakai APD, nyoblos tidak bisa pakai paku yang sekali pakai. Nah, ini ongkosnya lebih tinggi, negara lagi susah, rakyat lagi susah. "
KENDARI, TELISIK.ID - Pengamat politik nasional, Heri Budianto menolak penyelenggaraan Pilkada di saat negara masih menghadapi situasi pandemi COVID-19.
Menurutnya, Pilkada serentak yang ditetapkan 9 Desember 2020 menambah beban negara yang harus ditanggung di era COVID-19.
"Saya menolak Pilkada di bulan Desember," terang Heri Budianto melalui sambungan telepon, Minggu (31/5/2020).
Apalagi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta dana tambahan sebesar Rp 535,9 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Dana tambahan berkenaan dengan pilkada yang dihelat di tengah pandemi COVID-19.
"Untuk apa? Untuk alat peraga kampenye, biaya Alat Pelindung Diri (APD), segala macam itu," tambah Heri.
Baca juga: Pilkada di Sultra, Karena Kekuasaan Kawan Jadi Lawan
Menurut Direktur Eksekutif PolcoMM Institute, Pilkada di situasi darurat COVID-19 harusnya tidak lagi menerapkan sistem pungut suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) namun sudah harus mengembangkan sistem e-voting.
"Bukan lagi orang datang ke TPS menggunakan masker, petugas pakai APD, nyoblos tidak bisa pakai paku yang sekali pakai. Nah, ini ongkosnya lebih tinggi, negara lagi susah, rakyat lagi susah," tutur Heri.
Pengajar Komunikasi Politik di Jakarta ini menegaskan, jika memang Pilkada tetap dilaksanakan di Desember mendatang harusnya diminimalkan, jangan membebankan negara dan jangan membuat masyarakat berkumpul, karena hakikatnya pilkada adalah pesta rakyat.
"Mestinya e-voting, kalau e-voting siap maka Pilkada bisa dilaksanakan Desember, kalau tidak berat," tandasnya.
Reporter: Musdar
Editor: Sumarlin
_(78).webp)
