Ini Sejumlah Catatan Fraksi DPRD Terkait KU-PPAS APBD Kolaka Utara Tahun 2024
Muh. Risal H, telisik indonesia
Rabu, 12 Juli 2023
0 dilihat
Serah terima draf rancangan KU-PPAS APBD Kabupaten Kolaka Utara tahun anggaran 2024 dari Sekda, Taufiq S ke Ketua DPRD, Buhari Djumas. Didampingi Sekwan DPRD, Tahrim Hodi. Foto: Muh Risal H/Telisik
" Rancangan nota kesepakatan antara Pemda dengan DPRD Kabupaten Kolaka Utara tentang kebijakan umum prioritas plafon anggaran sementara (KU-PPAS) APBD tahun anggaran 2024 telah diparipurnakan "
KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Rancangan nota kesepakatan antara Pemda dengan DPRD Kabupaten Kolaka Utara tentang kebijakan umum prioritas plafon anggaran sementara (KU-PPAS) APBD tahun anggaran 2024 telah diparipurnakan.
Selain KU-PPAS, DPRD bersama eksekutif juga menggelar rapat paripurna penyerahan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
Sejumlah catatan atau pandangan dari fraksi di DPRD Kolaka Utara mewarnai sidang paripurna rancangan nota kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD Kolaka Utara tentang KU-PPAS APBD tahun anggaran 2024.
Berikut catatan ke enam fraksi di DPRD Kolaka Utara disampaikan langsung masing-masing perwakilan fraksi dalam sidang paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kolaka Utara, Senin (10/7/2023).
Baca Juga: Seluruh Fraksi DPRD Kolaka Utara Terima Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 dengan Sejumlah Catatan
1. Fraksi Demokrat
Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di desa terpencil dapat diwujudkan, sehingga pembangunan tidak hanya tertumpu di ibu kota kabupaten dan kecamatan.
Membangun di sektor pertanian dan perikanan agar dapat menjadi sumber ekonomi yang baik kepada masyarakat.
Meminta PUPR melakukan pengaspalan dusun I sampai dusun III Desa Awo, Kecamatan Kodeoha sepanjang 1 kilometer. Akses jalan cukup memprihatinkan sementara di jalur tersebut terdapat fasilitas pemerintah seperti SD, TK, dan Postu.
Meminta PUPR membuka jalan penghubung Dusun V Desa Porehu dengan Desa Larui sepanjang 2 kilometer.
Meminta PUPR untuk melakukan pengaspalan jalan yang ada antara Desa Porehu dengan lokasi Puskesmas Porehu sepanjang 1 kilometer, dan jalan dari Desa Bangsala dengan arah SMP Porehu sepanjang 1 kilometer.
Meminta PUPR membuka jalan penghubung antar Dusun VI Desa Porehu menuju desa puncak harapan dengan volume 2,5 kilometer.
2. Fraksi PKB
Terkait KU-PPAS APBD Kabupaten Kolaka Utara tahun anggaran 2024. Fraksi PKB berharap agar kualitas APBD tahun 2024 mampu memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsfitas, keadilan, efesiensi, dan efektif terhadap setiap sasaran target.
"Kami mengharapkan pemerintah daerah, memberikan perhatian khusus pada BUMD bisa mendukung PAD, untuk itu perlu menyertakan modal agar bisa beraktivitas maksimal," kata anggota Fraksi PKB, Martani Mustafa.
Lebih lanjut, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kolaka Utara ini menginginkan, pemerintah daerah di tahun 2024 mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di 15 kecamatan dan 133 desa/lurah sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di ibu kota.
"Pengembangan sektor pertanian dan perikanan juga merupakan bagian sektor prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara," tukasnya.
3. Fraksi PDIP
Faksi PDIP meminta pemerintah daerah menyiapkan segala sesuatu dalam rangka mensupport dan mensukseskan Pemilu 2024.
"Termasuk menyiapkan anggaran melalui APBD tahun 2024," pinta Ketua Fraksi PDIP , Nasir Banna.
Mengingat awal tahun sering terjadi bencana, lanjutnya, terutama banjir yang menyebabkan rusaknya beberapa fasilitas dan mempengaruhi mobilitas masyarakat. Olehnya itu, Fraksi PDIP meminta pemerintah daerah merencanakan beberapa fasilitas baik jembatan maupun jalan yang rusak akibat banjir.
Fraksi PDIP juga meminta pemerintah daerah lebih intens mendorong percepatan pembangunan smelter sesuai slogan sambut investasi raih prestasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Tingkat kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara saat ini sangat menurun. Hal ini, ditandai banyaknya pergeseran penduduk di daerah lain," ujarnya.
Selain tiga poin diatas, anggota fraksi partai besutan mantan Presiden RI ke-5 ini juga menyoroti pendistribusian pupuk subsidi untuk para petani yang setiap tahunnya menimbulkan polemik.
"Kami berharap pemerintah agar membuat desain kebijakan sehingga tidak menjadi persoalan terus menerus tiap tahunnya. Kepada instansi terkait lakukan pendataan ulang agar masyarakat yang belum terdapat bisa masuk dalam RDKK," tukasnya.
4. Fraksi PPP
Pandangan Fraksi PPP yang disampaikan Incing, pemerintah daerah dapat merumuskan kembali strategi kebijakan umum pendapatan daerah Kolaka Utara dengan mempertimbangkan sektor, yakni sektor pariwisata dan pertambangan.
Selain itu, berdasarkan pantauan saat reses dibeberapa desa pelosok di Kolaka Utara ditemukan beberapa akses jalan penghubung antar desa yang masih belum layak dilalui.
"Kami banyak mendapatkan usulan agar infrastruktur jalan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, Fraksi PPP berharap agar pembangunannya dapat menjadi salah satu skala prioritas," pintanya.
5. Fraksi PBB
Fraksi PBB, mafhum dengan kondisi ekonomi yang masih tahap pemulihan pasca pandemi COVID-19. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global terjadi diperkirakan 4,1% tahun 2022 dari level 55% di tahun 2021. Hal ini, memicu inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah.
"Meski demikian, kondisi proyeksi ekonomi Kolaka Utara tahun 2022 mengalami pertumbuhan cukup signifikan khususnya sektor pengadaan listrik dan GAS sebesar 9,97% disusul pada sektor jasa perushaan sebesar 8,19%. dan sektor lainnya," ujar anggota Fraksi PBB, Sudarmin.
Fraksi PBB berharap penyusunan KU-PPAS APBD tahun anggaran 2024, disusun secara sistematis dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kolaka Utara.
"Juga mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya, serta memperhatikan reaisasi kinerja program," imbuhnya.
Baca Juga: DPRD Sulawesi Tenggara Ingin Anggaran Pengaspalan Jalan Provinsi di Kolaka Utara Dialihkan ke Pengerasan
6. Fraksi Karya Indonesia Raya
Sementara itu, pandangan Fraksi Karya Indonesia Raya yang disampaikan Adi Putra, meminta pemerintah daerah melakukan pembenahan jembatan gantung yang menghubungkan Desa Meeto dan Matirobulu.
"Jembatan tersebut merupakan akses utama warga di beberapa dusun untuk menjalankan aktivitas ekonomi," jelasnya.
Diketahui, fraksi-fraksi di DPRD Kolaka Utara menerima rancangan KU-PPAS APBD tahun anggaran 2024 dan setuju untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.
Tidak hanya itu, legislatif bumi Patowonua Kolaka Utara mengapresiasi prestasi dan capaian yang telah diraih pemerintah daerah serta mendukung penuh program pemerintah daerah. (A-Info)
Penulis: Muh. Risal H
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
