Insentif Mau Dibayarkan, Dokter RS dr LM Baharuddin Malah Menolak

Sunaryo, telisik indonesia

Senin, 02 Juni 2025

1544 dilihat

Manajemen RS dr LM Baharuddin saat berdialog bersama Ketua DPRD Muna, Muhamad Rahim dan anggotannya. Foto : Sunaryo/Telisik

MUNA, TELISIK.ID - Manajemen Rumah Sakit (RS) dr LM Baharuddin, Kabupaten Muna mulai angkat bicara terkait dengan insentif dokter.

Direktru RS dr LM Baharuddin, Dr Marlin  mengatakan, insentif dokter ahli dan umum tahun 2025 tersedia. Namun, saat akan dibayarkan, para dokter menolak dengan alasan tidak terima dengan besaran Rp 20 juta untuk dokter ahli dan Rp 6 juta juta untuk dokter umum perbulan.

Mereka maunya, insentif seperti tahun 2024 yakni, dokter ahli Rp 30 juta dan umum Rp 7,5 juta.

Baca Juga: Kades Pitulua Kolaka Utara Digeruduk Warga, Dituding Tilap Dana Kompensasi Tambang Puluhan Juta

"Dana dan administrasinya sudah lengkap, hanya mereka (dokter) tidak mau tandatangani berkas pencairannya," kata Marlin, Senin (2/6/2025).

Penurunan insentif dokter itu dituangkan melalui peraturan bupati (Perbup) yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Pihaknya, sudah berusaha mencari jalan terbaik agar para dokter tidak mogok kerja dengan mempertemukan dengan Bupati, Bachrun Labuta. Hanya saja, dari 18 dokter, yang hadir hanya empat orang, sehingga tidak ada kesepakatan yang dicapai.

"Kita sudah berupaya juga, tapi belum ada kesimpulan. Dokter yang hadir menemui bupati, tidak bisa ambil keputusan," terangnya.

Terkait insentif tahun 2024 selama tiga bulan (Oktober-Desember), tetap menjadi utang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna yang akan dibayarkan tahun ini. Pihaknya, sudah melengkapi berkas-berkasnya.

"Untuk utang tahun 2024, besarannya Rp 30 juta dan Rp 7,5 juta. InsyaAllah, dibayarkan setelah penetapan Perubahan APBD," terangnya.

Ia menerangkan, untuk instentif dokter, sebagian dananya disokong dari Pemkab. Sebab, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RS tidak sanggup membayar semuanya.

Adanya aksi mogok para dokter di RS itu mendapat perhatian serius dari DPRD Muna. Ketua DPRD, Muhamad Rahim bersama beberapa anggotanya turun langsung menemui manajemen RS.

Baca Juga: Dua Wilayah Kolaka Utara Diproyeksi jadi Pusat Budidaya Kelapa Sawit

Rahim bilang, untuk insentif dokter diserahkan ke manajemen untuk menyelesaikannya. Terpenting, saat ini para dokter harus memikirkan kondisi pasien yang ada di RS.

"Persoalan insentif, kita serahkan ke manajemen RS. Terkait berapa besarannya, semua ada di Pemkab," terang politisi PDIP itu.

Sementara itu, Bupati Muna, Bachrun Labuta mengatakan, penurunan insentif dokter disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Toh, bila dokter tetap melakukan aksi mogok, ia tidak segan-segan akan memberikan sanksi tegas, karena sudah mengganggu pelayanan masyarakat. (A)

Penulis : Sunaryo

Editor: Ahmad Jaelani

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS