Logo Telisik.id

JaDI Sultra Minta Pilkada 2020 Dievaluasi Menyeluruh

187 dibaca JaDI Sultra Minta Pilkada 2020 Dievaluasi Menyeluruh

Presidium JaDI Sultra, Hidayatullah. Foto: Siswanto Azis/Telisik

" Jika tidak dapat memastikan protokol kesehatan dipenuhi secara ketat, tidak ada kata lain yaitu menunda tahapan Pilkada dan kemudian melakukan evaluasi dan identifikasi ulang protokol kesehatan sampai ada prosedur ketat."

KENDARI, TELISIK.ID - Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra mendorong untuk segera dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

Hal tersebut harus dilakukan jika pelaksanaan protokol kesehatan sulit diterapkan, tahapan Pilkada harus ditunda, kata Presidium JaDI Sultra, Hidayatullah.

Hidayatullah mengatakan, dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) kepala daerah yang berlangsung selama tiga hari lalu.

"Saat proses pendaftaran, Bapaslon diiringi oleh massa pendukung yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang dan berpotensi menyebarkan COVID-19," kata Hidayatullah.

Hidayatullah meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terkait kejadian tersebut agar pelaksanaan protokol kesehatan lebih diperketat dalam pelaksanaan tahapan Pilkada selanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri dan Bawaslu untuk tegas mengawasi dan menindak pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan dalam pesta demokrasi daerah guna mencegah penyebaran COVID-19 dan munculnya klaster Pilkada.

"Bapaslon secara ramai-ramai konvoi ke KPU untuk mendaftar. Manajemen risiko belum maksimal disiapkan. Kami khawatir jika terus berlangsung, akan berpotensi memunculkan klaster baru," kata Hidayatullah Kepada Telisik.id, Rabu (16/9/2020).

Untuk itu, Hidayatullah meminta kepada pemerintah, KPU, Bawaslu, DPR, dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi total pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada ke depan.

Baca juga: KPU Muna Tetapkan Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Rajiun dan Penetapan Calon

"Jika tidak dapat memastikan protokol kesehatan dipenuhi secara ketat, tidak ada kata lain yaitu menunda tahapan Pilkada dan kemudian melakukan evaluasi dan identifikasi ulang protokol kesehatan sampai ada prosedur ketat," katanya.

Mantan Ketua KPU Sultra ini menyebut, proses pendaftaran kemarin merupakan suatu ironi karena seharusnya dapat diantisipasi jika ada persiapan yang matang dalam mencegah kerumunan.

"Potensi pelanggaran dilakukan terang benderang, terjadi kerumunan dan arak-arakan massa. Seharusnya mitigasi persoalan tiap tahapan sudah direncanakan secara detail, namun kenyataannya tidak," tambahnya.

Ia menjelaskan, dalam situasi normal saja pelaksanaan Pilkada sudah dapat dipastikan akan banyak menimbulkan masalah, apalagi dilakukan di tengah wabah COVID-19 yang kesulitannya berkali-kali lipat.

"Pengalaman kemarin membuka mata bahwa KPU, Bawaslu, aparat keamanan dan pemerintah kelabakan, dan gagap menghadapi situasi. Bahkan saling lempar tanggung jawab dan menyalahkan. Mestinya sense of crisis-nya kuat bahwa ini tidak main-main," tambah Hidayatullah.

Hidayatullah menjelaskan, tahap pendaftaran hanyalah awal dari potensi besar pelanggaran protokol kesehatan di depan mata yang muncul jika Pilkada tetap dilaksanakan namun evaluasi tidak dilakukan.

"Yang paling krusial paling dekat adalah penetapan calon yang diikuti deklarasi Pilkada damai. Saya yakin pengumpulan massa akan terjadi. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan KPU, Bawaslu, aparat kepolisian, teknisnya bagaimana, kita berjalan dalam situasi gelap," katanya.

Reporter: Siswanto Azis

Editor: Haerani Hambali

Loading...

Post Tags:

Copyright © 2019 telisik.id . All rights reserved.

Main Menu

Beranda

Rubrik

News
Metro
Kasus
Peristiwa
Sosok
Cerita
Sehat
Foto
Video