Jokowi dan Dua Putra serta Ketua MK Dilapor ke KPK, Prabowo Akui Bagian Dinasti Politik

Mustaqim, telisik indonesia

Senin, 23 Oktober 2023

0 dilihat

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Erick S. Paat, saat melaporkan Presiden Jokowi dan keluarga di KPK, Senin (23/10/2023). Foto: Antara

JAKARTA, TELISIK.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta dua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, serta adik iparnya yang menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara, Senin (23/10/2023).

Keempatnya dilaporkan terkait dugaan kolusi dan nepotisme. Gibran yang baru saja resmi diusung sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) bagi Prabowo Subianto merupakan Wali Kota Solo. Sedangkan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang belum sebulan terpilih.  

“Melaporkan dugaan adanya kolusi nepotisme yang diduga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan Ketua MK, Anwar, juga Gibran dan Kaesang dan lain-lain,” ujar Koordinator TPDI, Erick S Paat, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Laporan itu dilayangkan terkait putusan MK tentang capres-cawapres berusia di bawah 40 tahun bisa maju asal berpengalaman sebagai kepala daerah. Erick menuding putusan yang diketok palu oleh Anwar Usman itu terikat dengan pertalian keluarga.

Baca Juga: Tak Libatkan IDI Periksa Bapaslon Presiden-Wakil Presiden, KPU Dinilai Lakukan Tindakan Tak Terpuji

Karena itu, Gibran dibukakan jalan untuk mendaftar diri sebagai bacawapres mendampingi bacapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto.

“Kami lihat seolah-olah ada unsur kesengajaan yang dibiarkan. Dalam penanganan perkara ini yang kami lihat adalah dugaan kolusi nepotismenya antara ketua MK sebagai ketua majelis hakim dengan Presiden Jokowi dengan keponakannya Gibran dan Kaesang,” kata Erick.

Erick mengaku laporan telah diterima oleh bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK dan pihaknya sedang menunggu laporan itu segera diproses.

“Gimana mau menegakkan hukum, ini berkaitan juga dengan masalah korupsi tidak akan terjadi kalau pemimpinnya sudah melanggar hukum. Siapa yang mau didengar, siapa yang mau dihormati?” tegasnya.

Beberapa dasar hukum yang dijadikan landasan sehingga melaporkan Jokowi dan keluarganya yakni Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945; TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme, TAP MPR No VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kemudian, UU No 28/1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 19/2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan UU No 18/2003 tentang Advokat.

Termasuk PP No 43/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan PP No 68 /1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.

Pasca putusan MK yang membuka jalan bagi Gibran maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024, bacapres Prabowo Subianto yang akan didampingi oleh Gibran menanggapi enteng persoalan ini. Prabowo menilai seluruh hal yang menyangkut politik saat ini merupakan dinasti.

“Semua dinasti, bung. Semua dinasti, ya kan,” ujar Prabowo usai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di The Dharmawangsa Jakarta, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Ketua Umum Partai Gerindra ini berharap isu dinasti politik yang ramai diperbincangkan publik seharusnya tidak membuat masyarakat selalu melihatnya dari sisi negatif. Dia pun meminta publik bisa memandangnya dari sisi positif. “Orang ingin berbakti apa salahnya, ya kan,” kelit Prabowo.

Prabowo mengaku dirinya merupakan wujud praktik dinasti politik. Yakni sebagai cucu dari Margono Djojohadikusumo, anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) di era Presiden Soekarno. Prabowo juga anak dari Sumitro Djojohadikusumo yang dikenal sebagai begawan ekonomi Indonesia.

Karena itu, Prabowo merasa dinasti politik merupakan sesuatu yang lumrah sepanjang tidak merugikan bangsa dan negara. “Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat,” kilah Prabowo.

Majunya Gibran sebagai bacawapres, menurut Prabowo, bukan sesuatu dosa besar bagi negara. Dia lagi-lagi meminta publik melihat dari sisi positif atas keberlanjutan dinasti Presiden Jokowi.

“Kalau dinastinya Pak Jokowi ini berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baiklah. Berpikir positif, ya,” pintanya.

Baca Juga: Periksa Kesehatan Sembilan Jam, Ganjar Sempat Berkeringat di Treadmill

Sementara itu, menanggapi Prabowo yang akhirnya mendapat pasangan dari putra sulung Jokowi, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengucapkan selamat.

“Ya, kami berikan selamatlah, ya, kepada Pak Prabowo yang sudah memiliki pendamping,” kata Willy di Gedung DPR RI, Jakarta.

Willy mengajak para bapaslon presdiden-wakil presiden mengikuti kompetisi dalam Pilpres 2024 secara jujur dan adil.

“Siapa pun yang maju tentu memiliki niat baik untuk memperbaiki negara dan bangsa ini. Kami serahkan kepada rakyat, ya, untuk kemudian siapa yang akan memenangkan pertandingan ini,” tandasnya.

Namun, Willy menegaskan, pihaknya tidak ingin terjebak dalam narasi politik kebencian. Dia pun mengimbau semua pihak memprioritaskan semangat memajukan demokrasi pada Pilpres 2024. (A)

Reporter: Mustaqim

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS